Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPRD Kaltim
Wakil Rakyat di Karang Paci Gelar Rapat Paripurna Menolak Interpelasi Sekprov Abdul Sani
2019-12-18 05:07:01

Wakil Ketua DPRD Kaltim saat memimpin Rapat Paripurna ke 8 terkait Interpelasi terhadap fungsinya Sekprov Kaltim Abdul Sani, Selasa (17/12).(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Wakil Rakyat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) yang berada di Gedung Dewan Karang Paci Samarinda menggelar rapat Paripurna ke 8 yang digelar di lantai 6 Gedung DPRD Kaltim pada, Selasa (17/12) sekitar pukul 11.00 Wita, terkait hak interpelasi, tidak di fungsikannya Sekprov Abdul Sani.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim, Andi Harun, SH juga didampingi Muhammad Samsun dan Sigit Wibowo, serta dihadiri oleh 36 anggota DPRD Kaltim lainnya.

Agenda rapat paripurna terkait usulan interpelasi oleh juru bicara para pengusul, kedua tanggapan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan ketiga persetujuan atau penolakan DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Andi Harun selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa Hak Interpelasi di tolak, tidak memenuhi syarat karena sudah jelas aturannya tatib.

“Rapat Paripurna menolak interpelasi, Saran konstruktifnya dari anggota DPRD yang kita penuhi, bahwa hubungan dengan gubernur harus lebih harmonis dan tingkatkan sinergitas,” jelas Andi Harun.

Kesimpulan dalam rapat paripurna tersebut adalah Dewan akan mengundang Gubernur untuk rapat konsultasi, karena dengan keputusan DPRD menolak unsur interpelasi karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan hukum peraturan perundang-undangan, tegas Andi Harun.

Andi Harun juga menegaskan bahwa substansinya, intensitas dialog hubungan antara gubernur dan DPRD akan dilakukan dalam bentuk pertemuan informal, akan dilakukan dalam bentuk rapat konsultasi biasa,” terang Andi Harun.

“Gubernur sudah menyampaikan ke saya, kalau diadakannya rapat konsultasi, ia akan datang sendiri sepanjang beliau ada di Samarinda, dan tinggal kita saja yang menyesuaikan jadwal beliau ada di Samarinda,” pungkas Andi Harun.(bh/gaj)


 
Berita Terkait DPRD Kaltim
 
36 Ormas Daerah Menilai Paripurna DPRD Kaltim Mengusulkan Hasanuddin Mas'ud Jadi Ketua DPRD Cacat Hukum
 
Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser
 
Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium
 
Izin Investasi Kaltim Meningkat
 
Paripurna Istimewa DPRD Peringatan HUT Kaltim ke 63 Digelar
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]