Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Jaminan Kesehatan
Wakil Menkes: Tahun 2019, Seluruh Penduduk RI Ditargetkan Terjangkau Jaminan Kesehatan
Saturday 13 Oct 2012 10:16:24

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Ali Gufron Mukti (Foto: Ist)
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah mentargetkan pada tahun 2019 mendatang, seluruh penduduk Indonesia telah terjangkau jaminan kesehatan. Saat ini baru 63 persen penduduk Indonesia atau sekitar 142 juta orang yang telah ter-cover jaminan kesehatan, sementara penduduk yang belum terjangkau jaminan kesehatan berkisar 70 juta jiwa.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Gufron Mukti mengatakan, langkah pemerataan kesehatan melalui jaminan kesehatan itu sebagai pelaksanaan program Universal Health Coverage yang ditempuh dengan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2011.

"Pemerintah telah menyusun anggaran pemerataan kesehatan masyarakat yang diajukan untuk tahun 2013 sebesar Rp 86,4 juta. Anggaran tersebut kembali akan ditingkatkan pada 2014 sebesar Rp 96,4 juta," kata Ali Gufron saat menjadi pembicara 'The 1st Regional Symposium on Health Research and Development, Towards Universal Health Coverage and Equity' di Yogyakarta, Kamis (11/10).

Wakil Menteri Kesehatan menjelaskan, pemerataan kesahatan masyarakat itu akan dilaksanakan bertahap. Targetnya 2014 sudah meningkat menjadi 70 persen penduduk yang ter-cover, kemudian tahun 2017 menjadi 94 persen dan tahun 2019 seluruhnya memiliki jaminan kesehatan.

Selain pemeratan jaminan kesehatan, untuk peningkatan kesehatan, Pemerintah juga melaksanakan pengiriman dokter spesialis di daerah terpencil. "Kementerian Kesehatan mempunyai program khusus yakni DTPK atau Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan. Sampai 2014, akan ada sekitar 3.500 dokter spesialis yang dikirim ke daerah terpencil ini,'' ungkap Wamenkes sembari menyebutkan, para dokter itu akan ditempatkan seperti Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan lain-lain.

Selain itu, pemerataan kesehatan juga ditempuh melalui upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperbaiki fasilitas dan sarana kesehatan seperti, khususnya pengadaan bed atau tempat tidur di rumah sakit dan pembangunan puskesmas di daerah terpencil.

"Kita masih membutuhkan sekitar 220 ribu bed dan kekurangan yang kita tanggung sekitar 7.000 bed. Sedangkan puskesmas total yang ada baru 9.300 unit, akan ditambah sebanyak 300 puskesmas lagi," pungkasnya.(skb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Jaminan Kesehatan
 
Pemerintah Pastikan Beri Jaminan Kesehatan Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
 
Perintah Undang-Undang Sekali Lagi Dilanggar Presiden SBY
 
Wakil Menkes: Tahun 2019, Seluruh Penduduk RI Ditargetkan Terjangkau Jaminan Kesehatan
 
Puluhan Juta Rakyat Terancam Tidak Dapat Jaminan Kesehatan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]