Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Wakil Ketua MPR RI: Semua Menteri Harus Kompak Dibawah Komando Presiden
2021-08-01 13:51:49

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan untuk kesekian kalinya mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap komunikasi dan pernyataan diantara para Menteri yang saling berbeda di hadapan publik. Pasalnya, para Menteri Kabinet Indonesia Maju seringkali mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dan berbeda satu sama lain di tengah situasi sulit karena Pandemi Covid-19.

Sebelumnya antara Menko LBP dengan Menko Muhajir, kini terbaru, antara Menkopolhukam Mahfud MD dengan Menko LBP kembali memberikan pernyataan kontraproduktif pada Kamis (29/7/2021). Menko Polhukam Mahfud MD menyebut bahwa Pemerintah enggan meminta bantuan ke negara lain. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar yang menyebut Pemerintah telah meminta bantuan kepada negara-negara sahabat antara lain Singapura dan Cina.

Syarief Hasan menilai, pernyataan Menkopolhukam yang menyebut enggan meminta bantuan mungkin ingin menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu mengatasi Covid-19 sekalipun kondisi negara sangat memprihatinkan dimana kondisi penanganan Covid-19 di Indonesia harus diakui bahwa kita kesulitan, baik fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit, hingga penyediaan vaksin, ketersediaan obat-obatan yang mengakibatkan jumlah yang terinfeksi Covid-19 positivity rate semakin meningkat mencapai 25.07% jauh dari batas yg ditetapkan WHO maksimal 5.0%," ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menyebut, hubungan baik antara Indonesia dengan berbagai negara mesti dipupuk dengan baik. "Pemerintah harus menjaga hubungan baik dengan negara lain, khususnya negara yang telah membantu penanganan maupun vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Jangan sampai pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dan terkesan tidak butuh, membuat negara lain enggan membantu Indonesia di tengah situasi darurat Covid-19". Sementara Menko LBP menyatakan sudah minta bantuan negara-negara lain seperti China dan Singapura. Ini pun secara eksplisit menunjukkan bahwa memang diakui Indonesia tidak mampu dan perlu bantuan negara sahabat, apalagi semakin banyak negara-negara sahabat yang telah melarang WNI mengunjungi negara mereka bahkan ada negara yang melarang warganya berkunjung ke Indonesia.

"Setiap kebijakan yang akan ditempuh perlu koordinasi yang baik, tepat dan kompak. Mungkin sebaiknya Presiden Jokowi mengambil alih memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19 mengingat pula saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan atau melandai, bahkan diprediksikan Indonesia adalah negara terakhir yang bisa keluar dari krisis pandemi Covid-19", tegas Syarief.

Menurut Syarief Hasan, Indonesia akan semakin sulit keluar dari krisis Pandemi Covid-19 jika tidak melakukan evaluasi menyeluruh. "Berbagai kajian epidemologi menyebutkan bahwa Indonesia akan sulit keluar dari krisis jika kebijakan masih lebih banyak berkompromi dengan politik dan ekonomi, dibandingkan kesehatan dan diperparah kurang kompak dan efektifnya komunikasi pemerintahan", ungkap Syarief Hasan.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa kasus kematian harian akibat Covid-19 meroket pada Kamis (29/7/2021) yang mencapai 1.893 kasus kematian. Pada hari yang sama, Indonesia mencatat 43.479 kasus positif baru sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai 3,33 juta orang dengan 90.552 kasus diantaranya meninggal dunia. "Kita harapkan Pemerintah semakin kompak dalam satu komando Presiden Jokowi dengan mengutamakan kesehatan Rakyat dan tentunya masyarakat akan semakin disiplin menjalankan kebijakan dan aturan-aturan Pemerintah dan pada akhirnya kita bersama bisa mengatasi pandemi Covid-19 ini", ungkap Syarief Hasan.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
2 Tahun Jokowi-Maruf, Indonesia Tidak Baik-baik Saja
 
Jokowi Kumpulkan Petinggi Partai Politik Koalisi di Istana
 
HMI Bongkar Ada 5 Dosa Jokowi
 
Eks Koruptor Jadi Komisaris, Arief Poyuono: Langkah Blunder yang Bisa Rugikan Jokowi
 
Wakil Ketua MPR RI: Semua Menteri Harus Kompak Dibawah Komando Presiden
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
Ketika Warga Jakarta Menikmati Kebahagiaan Bersepeda
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat
Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober
Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]