Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pertumbuhan Ekonomi
Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
2023-02-11 15:55:23

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen secara tahunan (year on year/yoy).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 sebesar 5,31 persen sesuatu hal yang baik, namun ini bukanlah prestasi. Kita masih kalah dibandingkan beberapa negara di ASEAN, seperti Vietnam yang mampu mencatat pertumbuhan 8,02 persen, Malaysia (7,8), dan Filipina (7,6). Apalagi pertumbuhan ekonomi kita tidak sejalan dengan tren penurunan kemiskinan. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada September 2022 berada pada angka 9,57 persen, naik dibandingkan Maret 2022 sebesar 9,54 persen. Artinya pertumbuhan masih bersifat eksklusif.

"Capaian pertumbuhan sepanjang 2022 memang patut disyukuri, namun kita seharusnya mampu untuk menggenjot pertumbuhan lebih besar dari itu. Jika dilihat per kuartal, tren pertumbuhan justru menurun. Pada kuartal I 2022, ekonomi mampu tumbuh 5,02 persen, bahkan 5,73 persen pada kuartal III 2022. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan masih fluktuatif, tidak konsisten," ujar Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurutnya, pertumbuhan yang berkelanjutan seharusnya ditakar dari proporsi lapangan usaha dalam PDB. Sektor industri yang berkontribusi 18,34 persen pada PDB hanya mampu tumbuh 4,89 persen, bahkan pertanian yang menyumbang 12,40 PDB hanya tumbuh 2,25 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor transportasi dan pergudangan (19,97 persen), akomodasi dan makan minum (11,97 persen), serta jasa lainnya (9,47 persen). Gabungan ketiga sektor ini menyumbang 9,17 pada PDB. Ini menjadi tantangan untuk lebih menggenjot pertumbuhan.

Oleh karenanya, Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini mengingatkan pemerintah untuk serius memitigasi dan mencari solusi atas tren deindustrialisasi. Sektor ini bersifat padat karya, yang tentunya berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jika deindustrialisasi terus terjadi, maka pertaruhannya adalah keberlanjutan hidup rakyat banyak. Maka diperlukan skala prioritas agar pertumbuhan sejalan dengan tujuannya yang hakiki, yakni penumpasan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran.

"Pertumbuhan positif harus dilihat lebih objektif agar kita tidak terjebak pada euforia dan gegap gempita. Jika pertumbuhan itu masih dibawah dengan potensi yang kita miliki, ada banyak kebijakan yang mesti dievaluasi. Atau jika ternyata pertumbuhan itu hanya bersifat eksklusif, tidak berdampak pada tingkat kemakmuran rakyat, maka itu jenis pertumbuhan yang tidak pantas untuk dirayakan. Kita masih punya banyak tantangan yang mesti segera diurai dan dijalankan dengan kebijakan yang presisi dan konsisten," tutup Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.(MPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pertumbuhan Ekonomi
 
Wakil Ketua MPR: Ekonomi Tumbuh Namun Kemiskinan Naik, Pertumbuhan Kita Masih Eksklusif
 
Waspadai Pertumbuhan Semu Dampak 'Commodity Boom'
 
Pimpinan BAKN Berikan Catatan Publikasi BPS tentang Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2022
 
Harga Tidak Juga Stabil, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Gagal Menjalankan Amanat Pasal 33 UUD 1945
 
Roadmap Ekonomi dan Industri Indonesia menuju Superpower Dunia
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]