Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
DPR RI
Wakil Ketua DPR Harapkan Ada Pengaturan Kuota BBM
Friday 26 Apr 2013 14:54:36

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengingatkan kementerian terkait untuk melakukan pengaturan yang tepat, agar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak merugikan rakyat. Dikhawatirkan, jika tidak ada pengaturan, kuota BBM terus membengkak.

"Soal BBM sudah dibahas di Sekretariat Gabungan (Setgab) pada 2010 lalu. Kesepakatan saat itu adalah perlunya dilakukan pengaturan, agar kuota BBM tidak terus membengkak," jelas Wakil Ketua DPR Sohibul Iman, di acara Dialektika Demokrasi bertajuk “Dua Harga, SPBU Kacau”, Gedung Nusantara III, Kamis (25/4).

Politisi PKS ini menyayangkan pemerintah tidak memberikan kejelasan bagaimana sistem dan cara pengendalian BBM. Namun, pada akhir tahun 2011 malah mengumumkan akan menaikkan harga BBM.

Ia menambahkan, jika pemerintah tetap terpaksa menaikkan, ia dan fraksinya merekomendasikan kebijakan pemilahan sekaligus pemihakan (discriminative and affirmative policy). Artinya, melalui skema BBM Bersubsidi dua harga (dual price), Rp 6.500/ liter untuk mobil pribadi, sementara kendaraan umum, angkutan pedesaan, kendaraan barang atau usaha kecil menengah, dan motor tetap seharga Rp 4.500/ liter.

Namun, Sohibul tetap merasa khawatir dengan kebijakan dua harga tersebut. Ia khawatir persiapan dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan masih kurang matang. Kebijakan ini harus didukung oleh sarana pendukung supaya berdampak positif terhadap rakyat

"Itu karena tidak mengikuti saran dari kami dalam sistem teknologi pendukungnya. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan aspek masalah lain dalam inplementasinya," ujar Sohibul.(sf/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait DPR RI
 
• DPR Dukung Semua Program Pemerintah Selama untuk Kesejahteraan Rakyat
 
• Polisi Tetapkan Pengguna dan Pembuat Plat DPR RI Palsu Jadi Tersangka
 
• Putusan MKMK Bisa Jadi Amunisi Politik Bagi DPR RI Memakzulkan Presiden Jokowi
 
• Seluruh Fraksi DPR, DPD dan Pemerintah Setuju RUU 5 Provinsi Dibawa ke Rapat Paripurna
 
• Ini Kisah 'Falun Gong' yang Hadir dalam Rapat Paripurna DPR-RI
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]