Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Penistaan Agama Islam
Wah, Fasilitasi Rencana Aksi 412, Pemerintah Dinilai Tak Adil
2016-12-03 19:04:43

Ilustrasi. Tampak jutaan umat menggelar Aksi Bela Islam jilid III, dengan tagline 'Aksi Super Damai' di Jakarta, berjalan super sukses, Jumat (2/12).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah, Partai Politk serta instansi lainnya akan menggelar parade Aksi Kita Indonesia pada Minggu, 4 Desember 2016. Aksi tersebut dituding sangat didukung oleh Pemerintah untuk mengajak seluruh masyarakat agar mengikuti parade tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menilai sikap pemerintah tidak adil yang telah mendukung penuh parade Aksi Kita Indonesia dibandingkan dengan aksi Bela Islam III yang digelar pada Jumat kemarin (2/12).

Padahal aksi Bela Islam III dengan tegline Aksi Super Damai untuk menuntut agar Penegak hukum segera menahan tersangka kasus pidana penistaan agama Islam yang dilakukan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok juga tidak melakukan gerakan-gerakan anarkisme bahkan berjalan dengan lancar, walau dipersulit oleh pemerintah.

"Demo kemarin (Bela Islam III) banyak dipersulit, demo sekarang (Aksi Kita Indonesia) difasilitasi pemerintah. Sangat tidak adil, menggali lubang kubur sendiri," ujar Sodik, Sabtu (3/12).

Sebelumnya, beberapa surat imbauan resmi dari instansi swasta, pemerintah dan parpol untuk ikuti parade Aksi Kita Indonesia viral di media sosial.

Aksi Kita Indonesia yang sengaja bersamaan di acara Car Free Day, Minggu (4/12) tersebut rencananya akan diisi jalan bersama, panggung musik, dan kuis.

Sedangkan, beredar di netizen, selain himbauan dan Waspada 'Adu Domba' pada rencana acara 412 besok yang dituding mendompleng saat momen acara Car Free Day, juga data yang dihimpun pewarta; Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 12 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ( HBKB) pada Bab V: Partisipasi Pengisian Acara HBKB, Bagian Kesatu Pemanfaatan Jalur HBKB Pasal 7 :

(1) Sepanjang Jalur HBKB hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema : a. Lingkungan Hidup; b. Olahraga; c. seni dan budaya. dan

(2) HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk, kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut

Sementara, berikut beberapa surat imbauan dari beberapa instansi yang menjadi viral:

Agung Sedayu Group

Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini diduga juga turut menginstruksikan karyawannya untuk mengikuti acara Kita Indonesia.

Dalam sebuah gambar yang viral tersebut diketahui, setiap karyawan diminta untuk mengenakan topi merah, kaos putih, celana jeans, sepatu olahraga, dan pita merah putih (harap diambil ke HR coordinator).

Tak hanya itu, karyawan diminta menyediakan kantung sampah untuk menjaga kebersihan kota Jakarta.

Bank Arta Graha

Tak hanya Agung Sedayu Group, imbauan kepada karyawan untuk ikuti aksi tanggal 4 Desember diduga juga dikeluarkan oleh Bank Artha Graha.

Begini isi surat yang bernomor: MAK/249/DSDM/XII/2016
"Dalam rangka kepedulian terhadap persatuan dan kebersamaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh karayana PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (dari level Kepala Divisi/Kordinator Wilayah hingga Sopir dan Office Boy). KNPO dan Cabang Jakarta wajib ikut serta dalam Kegiatan Aksi Damai tersebut yang dilaksanakan di Bunderan HI pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 jam 6.00-11.000 WIB. Dengan menggunakan kaos kuning Artha Graha Peduli atau kaos kunig, serta menggunakan sepatu casual," begitulah bunyi surat yang diduga dikeluarkan oleh Bank Artha Graha.

Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kemensos juga diduga mengimbau seluruh aparatur negara untuk hadir pada Aksi Kita Indonesia pada Minggu (4/12).

Surat bernomor 2139/DYS-Sekt/12/2016 berisi meminta seluruh aparatur negara untuk hadir di acara Aksi Indonesia bersama keluarga.

Kementerian Perdagangan

Kementerian perdagangan diduga juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh aparatur negara untuk hadir ke acara Aksi Kita Indonesi, Minggu (4/12).

"Masing-masing unit eselon II wajib mengirimkan peserta minimal 10 orang (PNS atau pegawai non-PNS dan keluarga). Konsumsi/sarapan peserta selama acara berlangsung ditanggung oleh unit masing-masing," begitu pesan yang tertulis di surat yang diduga dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Kementerian Perhubungan

Pada Akun Media sosial Twitter : Kemenhub RI @kemenhub151 akan menggelar acara dengan; dapatkan DoorPrize dan Hadiah Menarik menuliskan :
"Jangan lupa #KawulaModa Jabodetabek datang ke Car Free Day Kampanye Keselamatan Penerbangan 4 Desember 2016 jam 6 di Gedung Kemenhub"

Golkar

Bahkan Partai Golkar, demi memeriahkan acara tersebut sampai harus membuat lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. dan Beredar surat dari DPP Golkar No. B.871 / Golkar / XI/ 2016 Tanggal 29 November 2016, Perihal agar mensukseskan acara Aksi Kebangsaan Indonesia yang ditujukan Kepada Ketua DPD Jawa Barat, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Golkar menargetkan puluhan ribu pendukungnya untuk hadir ke acara tersebut.(dbs/icl/teropongsenayan/bh/sya)


 
Berita Terkait Penistaan Agama Islam
 
DICARI!!, Setelah M Kece, Pria Ini Jadi Buronan Netizen Gegara Hina Nabi Muhammad
 
HNW Apresiasi Kinerja Polri Tangkap Terduga Penista Agama
 
Sukmawati, Potret Sosial-Politik dan Hukum Kita
 
Bareskrim Polri Tetapkan Ustadz Bachtiar Nasir sebagai Tersangka Dugaan TPPU
 
Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak
Dikabarkan mundur, Purbaya bakal umumkan realisasi APBN Mei 2026 hari ini (5/6)
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]