Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
Wabah Virus Corona, Anggota DPR Minta Perketat Akses Masuk di Bandara dan Pelabuhan
2020-03-11 06:47:20

Anggota DPR RI Novita Wijayanti saat mengikuti kunjungan kerja reses Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/3).(Foto: Erman/Man)
PONTIANAK, Berita HUKUM - Sejak penghujung tahun 2019, masyarakat dunia digegerkan oleh wabah virus Corona (COVID-19). Bahkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung terdapat dua orang warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terkena virus yang penyebarannya dimulai dari Wuhan, China itu.

Guna menangkal penyebarannya, Anggota DPR RI Novita Wijayanti dengan tegas meminta kepada mitra kerja meningkatkan antisipasi terhadap siapa saja yang akan masuk ke wilayah NKRI, terutama di pintu-pintu masuk seperti di bandara juga di pelabuhan.

"Kita minta pihak bandara juga pelabuhan untuk menyiapkan alat-alat pendeteksi dini bagi mereka yang datang ke Indonesia, apakah suhunya baik atau tidak. Jika sudah ditemukan suhunya lebih dari apa yang telah ditentukan, itu bisa dikarantina," tegas Novita di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/3).

Di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu pintu masuk ke Indonesia, penjagaan di bandara, pelabuhan juga titik-titik lainnya, menurut Novita harus diperketat. Hal tersebut perlu dilakukan mempersempit penularan virus Corona.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyarankan agar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika harus riil dalam memberikan informasi-informasi kepada publik. Harus ada sistem yang baik dalam mengatur arus informasi yang disampaikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

"Jangan sampai informasi yang disampaikan hanya formalitas saja. Informasi yang disampaikan itu harus benar-benar dipastikan sampai kepada masyarakat. Bagaimanapun itu caranya, BMKG harus membuat sistem yang baik," tutup politisi dapil Jawa Tengah VIII itu.(es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]