Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Politik
WALHI Akan Terus Mendorong Lingkungan Hidup Masuk dalam Perdebatan Politik
Wednesday 03 Sep 2014 15:24:36

WALHI bersilaturahmi memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi WALHI kepada KPU RI, Rabu (3/9).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Jika kita kembali melihat tema debat pemilu 2009, yakni strategi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta penegakan hukum dan HAM, strategi peningkatan mewujudkan ketahanan pangan pengangguran dan kemiskinan, pendidikan IPTEK dan keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup, dan fokus kebijakan ke depan. Lingkungan hidup masuk dalam isu kesehatan, yang pada akhirnya hanya masuk pada persoalan-persoalan teknis lingkungan.

Pada debat Capres Pemilu 2014 ini, tema lingkungan hidup masuk dalam satu isu energi dan pangan. 3 (tiga) isu ini merupakan isu yang konstitusional, menyangkut hajat hidup orang banyak dan esensi kehidupan dan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan ini menyangkut soal keseharian yang dihadapi oleh masyarakat. 3 (tiga) isu dalam tema ini bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan saling berelasi satu sama lain. Liberalisasi energi dan pangan telah mengakibatkan massifnya kerusakan lingkungan hidup, karena kepentingan ekonomi mendominasi pengelolaan kekayaan alam dengan cara-cara yang rakus dan kotor dengan mengabaikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Analisis ekonomi-politik memang belum ditelaah lebih mendalam dalam relasinya dengan akar persoalan lingkungan hidup.

Meski secara umum, substansi isu lingkungan hidup masih belum mendominasi perdebatan. Namun, WALHI menilai bahwa ini merupakan satu bentuk kemajuan dari penyelenggaraan pemilu dalam memahami problem pokok bangsa ini. Demokrasi prosedural tidak akan bermakna banyak, tanpa terpenuhinya demokrasi substansif. Sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil dan khususnya gerakan lingkungan hidup di Indonesia, WALHI memberikan apresiasi dan penghargaan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi penyelenggara pemilu yang telah menyelesaikan tugasnya dalam pembangunan proses demokratisasi di Indonesia melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI, yang telah berkomitmen mewujudkan pemilu memperhatikan nilai lingkungan hidup, mewajibkan lingkungan hidup dalam dokumen visi misi kandidat Capres-Cawapres, serta masuknya isu pangan, energy dan lingkungan hidup dalam debat capres 2014.

Mengingat semakin massifnya kerusakan lingkungan hidup yang ditandai dengan bencana ekologis dengan sebaran 1392 bencana ekologis dengan sebaran yang terkena bencana 6.727 desa pada tahun 2013. Pada situasi yang lain, ancaman perubahan iklim akan semakin mengancam keselamatan rakyat, terutama yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah berkomitmen di setiap pertemuan internasional perubahan iklim, untuk menurunkan emisi hingga 26% dan komitmen ini tentulah mengikat Indonesia untuk menepati komitmennya.

Maka, kami mendorong agar proses yang telah berlangsung ini dapat terus dilanjutkan pada pemilu yang akan datang. Materi debat lingkungan hidup juga dapat bergulir dalam proses demokratisasi di daerah melalui Pilkada.(wlh/bhc/sya)


 
Berita Terkait Politik
 
• Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
 
• Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya
 
• Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
 
• Tahun Politik Segera Tiba, Jaga Kerukunan Serta Persatuan Dan Kesatuan
 
• Memasuki Tahun Politik, HNW Ingatkan Pentingnya Siaran Pemberitaan yang Sehat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]