JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh perempuan masyarakat adat di Kabupaten Konawe Ibu Mimi mendapat perlakuan dan proses hukum yang tidak benar dari aparat Polres Konawe Kendari, terkait konflik Argraria yang sedang di upayakanya.
Ada 7 LSM diantaranya, WALHI, AMAN, HUMA, JKPP, KPA, KontraS, Sawit Watch Sedang berupaya meng'advokasi kasus Ibu Mimi dan rekan-rekan aktifis Tani, Nelayan.
"Ada pola kriminalisasi sudah berubah, saat ini dari Polri pada mereka aktifis dan mengkriminalisasi tokoh masyarakat, serta para aktivis pendamping," ujar Zenzi Suhadi dari WALHI pada Konferensi Pers, Selasa (16/4).
Ditambahkanya ada beberapa persoalan menurut temen-temen di Konsorsium Pembaharuan Argraria (KPA) mengangap bahwa:
Proses kriminalisasi ini sangat sistimatis dan menjauhkan masyarakat adat, terhadap akses lahan di wilayah mereka, dalam proses penangkapan terhadap tokoh masyarakat, dengan tuduhan menggerakkan dan pengahasutan masyarakat.
"Kronologis penangkapanya pertama di panggil pihak kepolisian sebagai saksi, selanjutnya dalam proses pemeriksaan dinaikan kasusnya menjadi tersangka," ujarnya kembali.
Modus ini sama persis digunakan, di daerah lain, Padang Lawas Sumatera Utara, lantas di Sumatera Selatan, dan tentu ini menjadi salah satu bagian dari sebuah kepentingan konflik dari elit-elit mafia tanah Argraria.
Negara menjadi abai terkait kasus sengketa lahan ini, kami meminta segera bebaskan ibu Mimi, serta aktivis lain yang sedang menghadapi proses kriminalisasi oleh aparat kepolisian daerah," pungkas Zenzi.(bhc/put) |
