Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres 2014
Verifikasi Faktual Perbaiki Kualitas Parpol
Sunday 23 Dec 2012 17:42:44

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Makin rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik (parpol) harus diiringi dengan peningkatan pengawasan terhadap lembaga tersebut.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, pengawasan verifikasi faktual terhadap parpol bisa menjadi solusi. “Kedepan parpol akan jadi rumah untuk calon legislatif. Parpol yang berkualitas tentu menghasilkan caleg-caleg yang berkualitas juga,” kata Muhammad di kantornya, Minggu (23/12).

Dia menegaskan untuk menghasilkan parpol yang berkualitas, diperlukan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu.

“Verifikasi faktual menjadi salah satu tahapan yang sangat penting, karena KPU dan masyarakat dapat menilai sejauh mana kualitas parpol,” ujarnya.

Menurut Muhammad, di beberapa daerah, memang koordinasi antara KPU dan Bawaslu masih perlu perbaikan. “Saya berharap jajaran KPU dan Bawaslu di tingkat daerah bisa mengikuti langkah kerja sama yang positif di tingkat pusat,” katanya.

Sementara, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, selama ini Bawaslu jarang mengkritisi pelaksanaan tahapan pemilu baik terhadap parpol-parpol calon peserta maupun KPU.

“Mana suara Bawaslu dalam mencermati dan mengawasi proses verifikasi. Jangankan itu, kesiapan mereka dalam mengantisipasi kemungkinan adanya sengketa atas penetapan-penetapan KPU masih minim," ujarnya.(rm/ipb/bhc/opn)


 
Berita Terkait Pilpres 2014
 
Jelang Pilpres, Bang Yos 'Nyekar' ke Asta Tinggi
 
Bupati Gorontalo Minta Dahlan Gandeng Bupati Kutai Timur Kepilpres
 
Pilpres 2014, Jika Tanpa Jokowi Bukan Pemilu
 
Politisi Narsis, Jalankanlah Politik Etis
 
Jelang Pilpres 2014, Idham: Partai Tidak Mau Kalah Start
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]