Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Virus Corona
Varian Delta Plus Terdeteksi, Pemerintah Harus Perkuat WGS dan Anggaran untuk Penelitian
2021-07-30 21:53:01

Ilustrasi.(Foto: Istomewa)
JAKARTA, Belum selesai varian Delta asal India yang masih menghantui masyarakat, kini varian 'Delta plus' (B.1.617.2.1 atau AY.1) disebut-sebut sudah terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Merespon hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi mendorong pemerintah agar memperkuat upaya mengetahui penyebaran mutasi Sars-Cov-2 atau Whole Genome Sequencing (WGS).

"WGS atau upaya mengetahui penyebaran mutasi Sars-Cov-2 di Indonesia harus diperkuat, sehingga kita memiliki basis dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Manfaat WGS sebagai data keseluruhan sangat penting utk penanganan Pandemi, apalagi dengan penambahan kasus positif per hari dan angka kematian yang tinggi, juga pengadaan jenis vaksin yang digunakan," ujar Intan melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (29/7).

Menurut Intan, kecepatan uji WGS di Indonesia masih banyak kendala, hal ini dikarenakan belum kuatnya dukungan dari pemerintah salah satunya adalah anggaran penelitian. Padalah, para peneliti di lembaga penelitian Indonesia kemampuannya tidak kalah dari peneliti di luar negeri dalam melakukan WGS juga membuat vaksin.

"Namun keunggulan SDM Indonesia itu perlu dukungan anggaran dan sarana prasarana. Saat ini lembaga penelitian terutama yang berada di berbagai universitas harus melakukan Swadana baik untuk peralatan dan beban biaya operasional para peneliti," ujar politisi Fraksi PAN ini.

"Mahasiswa Indonesia di Oxford University seperti Indra Rudiansyah dapat ikut berperan di balik peluncuran Vaksin Astra Zeneca, tentunya jika pemerintah mau memberi sarana prasarana dan anggaran seperti di luar negeri, maka para peneliti Indonesia akan berprestasi dan berkontribusi dalam wabah pandemi dengan hasil WGS termasuk percepatan Vaksin Merah Putih, tandas Intan lulusan Nottingham University Inggris ini," lanjutnya

Di Indonesia kini ada 17 Lab yang bisa melaksanakan Whole Genome Sequencing, antara lain: Litbangkes-Kemenkes, Eijkman, LIPI, FKUI, ITB-Labkesda Jabar-UNPAD, ITD Unair, UGM, UNS, FK Andalas, BPPT, FK UIN, FK UNTAN, FK USU, Univ. UPN veteran, Clinical Microbiology Lab RSPTN Universitas Hasanuddin dan MRIN UPH.

"Biaya untuk melakukan uji WGS di Indonesia sangat mahal karena tingginya harga mesin dan alat Reagan WGS yang masih impor. Juga produsen dan distributor sangat terbatas, sehingga memperlambat penelitian. Perlu ada kebijakan relaksasi pajak dan kemudahan pengadaan peralatan penelitian di masa Pandemi," uai wakil rakyat dapil Jawa Barat VI ini.

Lebih lanjut, Intan mengamini Indonesia patut waspada sebab kini sudah ditemukan 197 kasus di 11 negara. Hal ini wajib menjadi alarm bagi Indonesia sehingga perlu dilakukan pemantauan dan mitigasi wabah secara dini di seluruh wilayah Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, kabar terdeteksinya varian Delta Plus di Indonesia dikonfirmasi oleh Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof Amin Subandrio. Ia menyebut sudah ada kasus ditemukan yaitu di Jambi dan Mamuju Sulawesi Barat.(rnm/es/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]