Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Virus Corona
Vaksinasi Tidak Merata Hampir di Seluruh Daerah
2021-09-28 02:38:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengungkapkan temuan tentang vaksinasi Covid-19 yang tidak merata hampir di seluruh daerah di Indonesia. Padahal, di pertengahan September lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim vaksinasi Covid-19 sudah mencapai 10 juta dosis per minggu. Budi menyebut sejauh ini total sudah 125,7 juta dosis vaksin Covid-19 yang diberikan ke masyarakat.

"Dalam rapat-rapat kami dengan Kemenkes, (vaksinasi) ini juga menjadi titik fokus perhatian kita bahwa (penyebaran) vaksin tidak merata. Semakin maju suatu daerah, maka semakin cepat dia mencapai target vaksin itu sendiri," ujar Meli, sapaan akrabnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Dinas Kesehatan Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (24/9).

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan sebelumnya dalam Rapat-Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kemenkes sudah memulai membuat sentra-sentra kecil vaksin yang bisa langsung diakses oleh kabupaten/kota. "Kalau selama ini kan harus ke provinsi, setelah itu baru dibagi ke kabupaten-kabupaten, ini yang sering sekali tidak merata," ungkap legislator dapil Sumatera Selatan II tersebut.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Erwin Ashta Triyono sendiri mengatakan bahwa saat ini untuk vaksinasi di Jawa Timur, dari total target 31.826.206 orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, untuk total vaksinasi 1 baru tercapai 13.446.442 penduduk (42,25 persen), sementara total vaksinasi 2 tercapai 6.960.787 penduduk (21,87 persen).(eno/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Virus Corona
 
• Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
• Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
• Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
• Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
• Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]