Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Kriminal    
 
Papua
Usut Tuntas Pemicu Kerusuhan di Papua
2019-08-20 19:00:53

Para pengunjuk rasa membakar toko-toko dan kendaraan, merobohkan rambu-rambu jalan, dan melemparkan batu ke gedung-gedung pemerintah di Manokwari, Papua, Indonesia, Senin (19/8).(Foto: VCG Photo)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat Michael Wattimena mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengusut tuntas penyebab kemarahan warga Papua. Bahkan dia menduga ada pihak provokator yang sengaja memicu konflik. "Kami minta, melalui forum paripurna yang mulia ini, kepada Bapak Kapolri agar mengusut siapa yang sebenarnya di balik penurunan bendera atau memasukkan bendera merah putih di dalam selokan itu," tandasnya saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8).

Insiden ucapan pengusiran dan rasialisme yang dialami sejumlah mahasiswa Papua memicu unjuk rasa yang berujung kericuhan di Papua dan Papua Barat. Warga Papua meluapkan kemarahan meraka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang.

"Melalui forum yang mulia ini, kami minta supaya diusut dengan tegas kejadian di Surabaya dan di Malang. Sebenarnya ini konten politiknya apa, apa lagi ini masih dalam suasana ulang tahun kemerdekaan yang ke 74, pasti ada yang main di balik ini semua," papar Wattimena.

Dia juga meminta kepada para penegak hukum agar yang memviralkan juga ikut diproses. "Dan juga siapa yang memviralkan masalah ini sampai kejadian di daerah pemilihan kami di Papua Barat, sampai gedung DPRD kantor dinas lingkunngan hidup dan juga berbagai fasilitas umum terkoyak-koyak," ujar Wattimena.

Dia juga sangat menyayangkan tindakan rasisme dan body shaming yang ditujukan kepada mahasiswa Papua. "Ini harus diusut secara tuntas dan tegas, karena kita adalah satu bangsa. Dan kalau bisa ini yang terakhir, perilaku ungkapan body shaming yang mengidentikkan manusia seperti binatang cukup sampai di sini. Jangan lagi terulang dan terulang, karena kita sama-sama anak satu bangsa," ungkap Wattimena.(eko/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Papua
 
• TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
 
• Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
 
• Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
 
• Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
 
• Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]