Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi II
Usulan Tambahan Anggaran BPN Disetujui DPR
Friday 14 Jun 2013 09:17:17

Badan Pertanahan Negara (BPN) saat RDP dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Kamis (13/6).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan usulan tambahan anggaran Badan Pertanahan Negara (BPN) RI sebesar Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan Sistem Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP), Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tersebut dan meminta kepada BPN RI untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi anggarannya.

Sementara itu, dalam laporannya, saat RDP dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Kamis (13/6), dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan, BPN RI mengajukan usulan tambahan alokasi anggaran pada APBNP Tahun 2013 sebesar Rp. 1 miliar untuk sistem JRSP, penambahan tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan.

Selanjutnya, menindaklanjuti surat Menkeu No. S-339/MK.02/2012 tanggal 14 Mei 2013 perihal kebijakan Penghematan dan Pengendalian Belanja Kementerian Negara/Lembaga, BPN diminta untuk melakukan penghematan Rp.60 miliar.

Dari penghematan sebesar Rp.60 miliar, berdasarkan bahan laporan yang disampaikan ke Komisi II DPR, BPN telah melakukan penghematan terhadap Satuan Kerja Pusat maupun daerah dengan rincian sebagai berikut, untuk Satuan Kerja Kantor Pusat BPN RI termasuk didalamnya Satuan Kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional sebesar Rp. 37.562 miliar, dan Satuan Kerja Kantor wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kab/Kota sebesar Rp. 22.437 miliar.

Pagu Anggaran BPN untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 4.390 triliun, yang terbagi dalam empat program, yaitu, Program Pengelolaan Pertanahan Nasiona, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara.

Dari Pagu anggaran BPN RI Tahun 2013 tersebut hingga saat ini masih terblokir sebesar Rp. 42 miliar, terdiri dari Program Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPN dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.14.619 miliar dan sumber dana PNBP sebesar Rp.12.281 miliar, Program Pengelolaan Pertanahan Nasional sebesar Rp.335 juta dan sumber PNBP sebesar Rp.9.759 miliar, Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya sebesar Rp. 1.416 miliar dan PNBP sebesar Rp. 3.995 miliar, dan alokasi anggaran yang masih terblokir tersebut diatas yang masih mempunyai potensi untuk diajukan pembukaan blokirnya sebesar Rp.19.177 miliar.(nt/dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komisi II
 
• Panas! Menpan RB Yuddy Bertengkar Sama Politikus PDIP
 
• Komisi II Akan Panggil KPU dan Bawaslu
 
• Komisi II Bertekad Tuntaskan RUU Pilkada Pada Masa Sidang Sekarang
 
• DPR Desak Bawaslu Segera Bentuk Mitra PPL
 
• Komisi II Apresiasi Kinerja DKPP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]