Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Komisi Yudisial
Usai Kasus Hakim Selingkuh, KY Rekomendasikan MKH
Monday 28 Jan 2013 21:15:27

Suparman Marzuki, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY saat ditanyai para wartawan, Senin (28/1) di gedung KY.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) usai memeriksa hakim cantik berinisial ADA terkait perselingkuhan, KY merekomendasikan agar diadakan Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung, Senin (28/1).

Kasus Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatra Utara, pertama kali mengemuka pada Maret 2012 setelah KY mendapat pengaduan dari seorang wanita, istri anggota Polri.

Dengan dasar laporan tersebut, KY melakukan berbagai langkah, mulai dari investigasi laporan hingga pemanggilan para saksi. Sampai akhirnya Rapat Pleno KY akhir November 2012 memutuskan rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat untuk Hakim ADA.

Suparman Marzuki, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY mengatakan, MA sudah menyetujui, dan dijadwalkan sidang untuk Hakim ADA berlangsung pada Februari mendatang.

"Pemeriksaan dilakukan empat Komisioner KY di Gedung KY, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. Hasil pemeriksaan mengarah pada terbuktinya Hakim ADA terlibat perselingkuhan," kata Suparman.(bhc/mdb)


 
Berita Terkait Komisi Yudisial
 
• Pesan Haedar Nashir kepada Kader Muhammadiyah yang Terpilih Menjadi Ketua KY
 
• Ketua MPR Sepakat Dilakukan Penguatan Peran Komisi Yudisial
 
• Dosen UMS Jadi Ketua Komisi Yudisial, Busyro: Contohlah Khalifah Abu Bakar RA
 
• Komisioner KY Gugat UU KY dan UU MA
 
• Lima Calon Anggota KY Disahkan Rapat Paripurna DPR
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]