Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Century
Usai Diperiksa KPK Soal Century, Muliaman Lari dari Kejaran Wartawan
Thursday 14 Feb 2013 19:09:44

Mobil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, yang sempat lari dari kejaran wartawan di KPK, Kamis (14/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/din))
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggito Abimanyu, mantan Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga petang ini, Kamis (14/2) tidak ada tanda-tanda bahwa Abimanyu akan hadir. Ketika dikonfirmasi ke Juru Bicara KPK dan Kepala Informasi dan Pemberitaan KPK membenarkan bahwa Abimanyu tidak hadir tanpa ada keterangan. Sementara satu saksi lagi yakni Muliaman D Hadad, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan memenuhi panggilan KPK. Ia sempat menghindar dari kejaran wartawan.

Abimanyu yang kini menjabat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Kementerian Agama (Kemenag) sebenarnya dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus bailout Bank Century, Budi Mulya (BM). "Informasi yang saya terima, yang bersangkutan belum hadir," kata Johan Budi SP, Juru Bicara KPK.

Priharsa Nugraha, Kepala Informasi dan Pemberitaan KPK menegaskan bahwa Abimanyu memang tidak hadir. Kendati begitu, ia juga mengaku belum mendapat laporan perihal ketidakhadiran Abimanyu. "Ya, dia tidak hadir," katanya.

Johan Budi menjelaskan bahwa Anggito Abimanyu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi V Bidang Pengawasan BI, Budi Mulya (BM). "Anggita Abimanyu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi BM," tambah Johan.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain memanggil Anggito Abimanyu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Century, Muliaman D Hadad, dan Mantan Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1 BI, Zainal Abidin.

Dari pantauan dilapangan, yang terlihat hadir hanya Muliaman D Hadad. Seusai diperiksa, Muliaman mengaku dicecar pertanyaan seputar perubahan dan pertimbangan terkait pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Banyak yang ditanyakan. Salah satunya ditanya soal perubahan syarat FPJP," katanya sambil berlari menghindari kejaran wartawan.(bhc/din)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
• Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
• SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
• Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
• Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
• Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]