Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
BPKP
Untuk Mencegah Korupsi KPK Berkejasama Dengan BPKP
Friday 17 Feb 2012 01:16:53

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat menyampaikan kata sambutan, pada saat workshop Koordinasi dan supervisi pencegahaan korupsi. (Foto : BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Demi memperluas jangkauan pencegahan tindak pidana korupsi di lembaga Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pemerintah (BPKP) untuk melakukan koordinasi, supervisi dan monitoring agar terciptanya pencegahan Korupsi.

Untuk merealisasikan hal tersebut, KPK dan BPKP memberikan pelatihan kepada 114 pejabat struktural BPKP dari 33 Propinsi. " Pembekalan ini diberikan kepada pelaksana teknis di lapangan yang langsung berhadapan dengan sektor layanan publik, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di 33 Propinsi," ujar Kabiro Humas KPK, Johan Budi dalam rilis press Workshop yang bertema; Koordinasi dan supervisi pencegahaan korupsi yang diselanggarakan di hotel Ibis, Jakarta Barat, Kamis (16/2).

Lebih lanjut, dalam rilis pressnya Johan menjelaskan berdasarkan pasal 6 dan pasal 8 UU no.30/2002, bahwa fungsi KPK adalah menjalankan koordinasi dan supervisi dengan instansi berwenang untuk melakukan tindakan pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, pada saat menyapaikan kata sambutannya Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menjelaskan bahwa pencegahan akan korupsi adalah hal yang lebih penting dari pada penangkapan. " Kita tidak meletakkan isu pencegahan menjadi bagian yang sangat penting. Itu sebabnya pencegahan jadi relevan,strategis, dan material sebagai bagian penting dari pemberantasan korupsi," jelasnya.

Bambang menambahkan, kalo hanya mengandalkan sumber daya di KPK, sungguh tidak memungkinkan koordinasi dan supervisi dapat dilaksanakan. " Untuk itu, KPK yang diawaki tujuh ratus orang tidak akan mungkin menaklukkan pemberantasan korupsi kalo dia tidak melakukan sinergitas dengan lembaga-lembaga lain. Salah satu lembaga yang punya peran strategis untuk bersama-sama melakukan pemberantsan korupsi adalah BPKP," tambahnya.

Pelatihan ini, dilaksanakan selama tiga hari, dari tanggal 16 sampai dengan 18 Febuari 2012.(biz)



 
Berita Terkait BPKP
 
• Keterbukaan Informasi Sebagai Pencegahan Korupsi
 
• BPKP dan KPK Melakukan Program Koordinasi Pencegahan Korupsi di 33 Provinsi Indonesia
 
• BPKP Tegaskan Ada Peran Neneng di Proyek PLTS
 
• Kejari Minta BPKP Audit Kasus Korupsi di SMKN 3 Kupang
 
• Sejumlah Kasus di Kejati Sulselbar Tunggu Hasil Audit BPKP
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]