Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Islam
Undang Dubes Negara OKI, Indonesia Ajak Umat Islam Dunia Bersatu Serukan Perdamaian
Thursday 16 Apr 2015 03:49:13

Menlu Retno L.P. Marsudi memberi keterangan kepada wartawan terkait pertemuan Wapres Jusuf Kalla dengan para Dubes negara OKI, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengundang para duta besar negara-negara anggota Organisasi Konperensi Islam (OKI) untuk menyampaikan seruan agar umat Islam di seluruh dunia bersatu dan mewujudkan perdamaian.

Pertemuan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/4), dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno L.P. Marsudi, dan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifudin.

Menlu Retno Marsudi mengatakan, pertemuan dengan Dubes OKI fokusnya adalah himbauan Indonesia agar umat Islam di seluruh dunia bersatu menyerukan perdamaian umat Islam.

“Pertemuan tadi juga untuk menyerukan bahwa Islam adalah agama yang damai. Itulah inti dari pertemuan tadi,” kata Menlu kepada wartawan seusai pertemuan dengan para duta besar negara-negara OKI.

Dari pertemuan tadi, lanjut Menlu, para Dubes melihat Indonesia sebagai contoh negara Islam yang toleran. “Karena itu, Pemerintah RI juga berpesan agar para Dubes juga menyampaikan ke ibukota masing-masing kemungkinan melakukan silaturahmi di antara negara-negara Organization of the Islamic Conference (OIC), di sela-sela pertemuan Konferensi Asia Afrika (KAA), di Jakarta dan Bandung, minggu depan,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Selasa (14/3) malam, seusai menerima sejumlah pimpinan organisasi massa (Ormas) Islam, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pertemuan dengan para duta besar negara OKI itu juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam mencari jalan keluar bagi penjagaan perdamaian di negara-negara Islam.

“Pertemuan tersebut merupakan upaya untuk mencari solusi bagi persoalan seperti penyebaran paham Islam radikalisme pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah serta gejolak di Yaman,” kata Wapres.(Setkab/ES/bh/sya)


 
Berita Terkait Islam
 
• Pemprov Jabar Hentikan Dukungan Pembiayaan 'Etalase Dunia' Masjid Raya Bandung
 
• Sejarah Kuil Rama di Ayodhya Dibangun Setelah Umat Hindu Merobohkan Masjid Berusia 500 Tahun
 
• Forum Umat Islam Bersatu Laporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri
 
• Pembakaran Al Quran di Swedia, Legislator Ingatkan: Ini Bisa Melukai Hati Umat Islam Sedunia
 
• LDII Sebut Muhammadiyah Kakak Tertua
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]