DEPOK, Berita HUKUM - Dalam rangka Ulang Tahun 14 tahun Kota Depok sebanyak 200 ibu-ibu relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengadakan demonstrasi di kantor Walikota Depok menuntut realisiasi anggaran kesehatan 10% dari APBD untuk warga Depok.
Demonstrasi yang berawal berlangsung damai akhirnya diserbu dan dipukul oleh ratusan aparat polisi kota Depok atas instruksi langsung dari Walikota Depok.
"Semula kami dijanjikan dialog, tapi tiba-tiba aparat menyerbu dan memukul kami," demikian Ketua DKR Jabodebek, Roy Pangharapan, Sabtu (27/4).
Ia menjelaskan bahwa sebanyak 5 orang ibu menjadi korban, seorang diantaranya luka parah, 1 orang tak sadarkan diri dan 3 luka ringan. Semua dirawat di RS Mitra Keluarga Depok.
"Kami juga menuntut agar harus pendidikan gratis 9 tahun dan tanpa pungutan," jelasnya.
Roy mengatakan sampai saat ini RSUD hanya memilliki 69 tempat tidur untuk melayani jutaan rakyat Depok. Dibidang pendiidkan sekolah masih memungut berbagai pembiayaan pada siswa. Padahal DPRD telah memuturkan anggaran kesehatan 10% dari APBD dan pembebasan biaya pendidikan selama 9 tahun sekolah.
"Pihak walikota Depok tidak pernah secara serius melaksanakan keputusan DPRD. Anak miskin tidak sekolah dan pasien miskin tidak terlayani di rumah sakit," tegasnya.
Pasien miskin dari Depok yang berobat di Jakarta menurutnya kerap mendapat penolakan di rumah sakit, karena pemda Depok tidak membayar hutang-hutang di rumah sakit.
Menanggapi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Pengurus Nasional DKR, Tutut Herlina meminta agar Polri menindak tegas aparatnya dan mencopot kapolres Depok.
"Mendagri juga perlu segera turun tangan atas sikap dan perlakuan Walikota Depok pada warganya," ujarnya.(bhc/rat/dbs)
|
