JAKARTA, Berita HUKUM - Konglomerasi media adalah sebuah fakta dari landscape media saat ini di Indonesia. Bahkan menurut penelitian CIPG sebanyak 12 kelompok media besar, hampir semuanya berada di Jakarta, kini menguasai saluran informasi dari ujung Aceh hingga Papua.
Di era digital ini, konglomerasi media juga merambah dunia online. Pasalnya, hampir semua group besar pemilik media tersebut di atas juga memiliki versi onlinenya. Singkat kata, dari media televisi, cetak, radio dan online ‘dikuasai’ oleh segelintir perusahaan.
Namun sejatinya di era online ini, masyarakat dapat ‘melawan’ dominasi berita dan juga wacana yang dihembuskan dari media konglomerasi. Di era online ini, kita dapat berperan sebagai produsen berita dan opini selain sebagai konsumen.
Sayangnya, akses terhadap telematika (telekomunikasi dan informatika) belumlah merata di negeri ini. Akibatnya, ‘perlawanan’ masyarakat terhadap pemberitaan dan juga opini dari media mainstream hanya efektif di lakukan di Pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Indonesia Tengah. Di Indonesia Timur yang rawan terjadi konflik sumberdaya alam antara masyarakat melawan pemilik modal dan Pemerintah relatif tidak bisa mewarnai pertarungan pemberitaan dan opini ini.
Selain itu beberapa regulasi pemerintah di luar media, seperti pasal karet pencemaran nama baik di UU ITE juga memperlemah ‘perlawanan’ warga terhadap pemberitaan dan opini dari media konglomerasi.
Untuk itulah, SatuDunia bersama beberapa organisasi masyarakat sipil seperti CIPG, ICT Watch, MediaLink, Combine Resource Institute-Yogyakarta, Jaringan Radio Komunitas (JRKI), Yayasan Air Putih, LBH Pers dan individu yang concern pada kebijakan media, menyerukan Pemerintah segera merubah arah kebijakan telematika dan media di Indonesia. (bhc/rls/rat)
|
