Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus e-KTP
Uang Untuk Chandra dari Proyek Baju Hansip dan e-KTP
Thursday 08 Sep 2011 22:29:40

M Nazaruddin usai menjalani pemeriksaan di hadapan Komite Etik KPK (Foto: BeritaHUKUM.com/RIZ)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – M Nazruddin kembali membuat heboh. Ia akhirnya benar-benar ‘bernyanyi’ di hadapan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus dugaan korupsi proyek wisma atlet SEA Games 2011 itu, menyatakan pernah memberikan uang kepada Wakil ketua KPK Chandra Marta Hamzah.

Uang itu untuk mengamankan proyek pengadaan baju hansip dan e-KTP. "(Nilai) proyeknya Rp 7 triliun. Itu proyek pengadaan baju hansip dan e-KTP,” kata Nazaruddin kepada wartawan, usai menjalani pemeriksaan Komite Etik di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/9).

Namun, saat ditanya pemberian tersebut sudah terealisasi atau tidak, suami buron Neneng Sri Wahyuni itu, tidak menjelaskan secara terus terang. Alasannya, semua keterangannya tersebut sudah dibeberkan kepada Komite Etik KPK.

Sementara kuasa hukum Nazaruddin, Alfian Bondjol membenarkan bahwa inisial CDR yang menerima uang dari Nazaruddin dalam keterangan yang disampaikan Yulianis itu, memang adalah Chandra M. Hamzah. Tapi, sayangnya Alfian enggan untuk membeberkan jumlah dana tersebut. "Nantilah (jumlah dananya)," selorohnya.

Sedangkan Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua menyatakan, pemberian ke Chandra Hamzah urung dilakukan karena proyek pengadaan baju Hansip batal dilaksanakan. Proyek yang dimaksudkan Nazaruddin itu masih belum masuk dalam ranah penindakan.

"Baju Hansip yang saya terima suratnya belum ditemukan alat bukti. Masih pengumpulan bahan dan keterangan. Jadi belum di penindakan. Saya terima sekitar 2-3 bulan lalu," ujar dia.

Untuk proyek e-KTP, lanjut Abdullah, hanya kerja sama pencegahan yang dilakukan pihak KPK dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pilot Project. “Kami masih terus menyelidiki kebenaran pengakuan itu. Semuanya harus dicek silang,” tandas penasihat KPK ini.(mic/biz/spr)


 
Berita Terkait Kasus e-KTP
 
• Agus Rahardjo Ungkap Saat Jokowi Marah, Minta KPK Setop Kasus E-KTP
 
• KPK Tahan 2 Tersangka Korupsi Pengadaan e-KTP, Diduga Merugikan Rp2,3 Triliun
 
• Ganjar Dilaporkan ke KPK, PDIP Anggap Sebagai Dinamika Pilpres 2024
 
• KPK Tetapkan 4 Orang Tersangka Baru dalam Perkara E-KTP
 
• Pemberian KTP-el Kepada WNA Harus Ditinjau Ulang
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]