JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau kepala daerah yang bersangkutan mengundurkan diri.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto terkait banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK tak terkait dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada. Apalagi ada 36 kepala daerah status tersangkanya digantung karena tak cukup bukti.
"UU Pemilu tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena OTT KPK. Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau mengundurkan diri," tegas Yandri dalam dialektika demokrasi 'Marak Kepala Daerah di OTT, Sejauh Mana UU No 10/2016 Diterapkan Penyelenggara Pemilu?' bersama Komisioner Bawaslu Rahmat Bagdja, dan pengamat politik Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (19/9).
Ia mengakui, sulit dalam pemilu tanpa dana yang memadai. Sebab, untuk kampanye Pilkada saja bisa membutuhkan Rp 285 miliar yang digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, kaos, dangdutan, dan kebutuhan lainnya.
"Selain itu masyarakat saat ini sulit bisa menghadiri kampanye tanpa diberi transport. Mengapa? Mereka selalu mengatakan kedatangannya di kampanye itu pakai bensin, meninggalkan pekerjaannya di sawah, ladang, dan sebagainya, yang jika dihitung dalam sehari bisa mendapatkan Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu," papar politisi PAN ini.
Kemudian, apakah transport Rp 100 ribu kampanye itu bisa disebut politik uang?. "Inilah susahnya. Sehingga kita tak bisa menyalahkan calon kepala daerah, tapi juga masyarakat. Makanya, semua harus diperbaiki," ujarnya.
Menurutnya, pemilu langsung itu memang mahal. Karena itu wajar jika kepala daerah ingin mengembalikan modalnya setelah menjabat. "Kan tak cukup pengembalian modal, tapi untungnya mana? Itu manusiawi. Yang penting tidak melanggar hukum. Kalau melanggar, ya konsekuensinya OTT KPK," jelasnya.
Hanya saja dia menyayangkan kenapa KPK tidak mengoptimalkan pencegahan. Sebab, bahaya juga kalau banyak kepala daerah OTT, karena jabatannya akan dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Sedangkan Plt tidak boleh membuat kebijakan strategis.
Konsekuensinya, program pembangunan di daerah tak jalan, sekaligus perekonomian semisal pembangunan infrastruktur jalan, pertanian akan mati. "Perekonomian rakyat berhenti dan merugikan semua," tambahnya.
Apalagi kalau incumbent akan maju lagi, maka pihak yang berkepentingan akan terus mendekati incumbent tersebut. "Ada yang mau menjadi sponsor, membiayai pilkada, dan sebagainya. Maka, di situlah mereka bisa terjebak dan akhirnya kena OTT," ungkapnya.
Dengan demikian kalau banyak kepala daerah yang OTT bisa mengancam perekonomian dan pembangunan daerah. Tapi, Yandri menolak kalau KPK dibekukan. "Solusinya kepala daerah harus hati-hati, dan KPK dibenahi dengan memprioritaskan upaya pencegahan dari pada OTT," pungkasnya.(sc/DPR/bh/sya) |
