GORONTALO, Berita HUKUM - "Elit politik baik dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai dari tingkat pusat sampai daerah semakin turun menjadi panutan masyarakat, akibat semakin rendahnya etika politik yang mereka perlihatkan pada masyarakat," ujar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, DR. Drs. Paris RA Jusuf, S.Sos I., M.Si pada Focus Group Discussion (FGD), Selasa (4/4).
Menurut Paris, saat ini batas antara kebenaran dan munafik dalam politik sudah tidak jelas. Selain hilangnya rasa malu ketika elite politik menjadi tersangka korupsi, hal lain yang menjadi kerap menjadi masalah adalah kurangnya kepekaan pada krisis wakil rakyat negeri ini. Masalah pelanggaran etika selalu menjadi perdebatan hangat, yaitu anggota dprd yang sering membolos, tapi apakah perilaku membolos akan berkurangnya atau tidak, semuanya akan bergantung pada kesadaran anggota dprd sendiri.
"Tidak konsisten dalam mengemban amanah rakyat dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri," cetus Paris.
Padahal lanjut paris, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila (kesusilaan), tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan politik.
"Kita perlu Pahami dan terapkan kembali nilai2 kebangsaan, Pancasila falsafah bangsa Indonesia miliki makna yang luas dan mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia agar dapat menata seluruh aspek kehidupan bermasyarakat-berbangsa-bernegara," pungkas politisi Golkar ini.(bh/shs) |
