Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
PHK
Tuntut Uang Lembur, Teknisi Focus Dipecat
Friday 31 Jul 2015 01:47:20

Martin, salah seorang teknisi PT. Focus Infotama yang di PHK.(Foto: BH/has)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah teknisi mengeluh lantaran telah diberhentikan sepihak oleh PT Focus Infotama di Jl. Kaji No. 22 F Jakarta Pusat. Pasalnya, mereka diberhentikan lantaran menuntut gaji mereka dibawah standar UMR dan uang lembur mereka selama satu bulan tidak dibayar.

“Perusahaan ini menerapkan cara baru dengan sistem point. Sehingga sudah tidak diberlakukan lagi gaji UMR dan uang lembur. Jelas masalah ini sangat merugikan kami, karena dibawah standar UMR DKI Jakarta,” ungkap Martin, mantan teknisi Support PT. Focus itu penuh kecewa.

Sebelum ada negosiasi dengan pimpinan perusahaan, mantan karyawan teknisi bersama rekan teknisi lain meminta perusahaan membayarkan hak-hak mereka, terutama uang lembur jika ditotal jumlahnya berkisar diatas dua jutaan.

"Sempat ada rapat negosiasi, eh buntutnya kami malah diancam untuk diberhentikan. Rupanya seminggu kemudian kami semua teknisi diberhentikan. Sementara dua teknisi lainnya mengajukan pengunduran diri,” cetus Sapto, satu mantan teknisi lainnya.

Mereka meminta, Disnaker mengusut kasus yang menimpa mereka. Bahkan para mantan teknisi PT. Focus Infotama ini meminta kepala Disnaker transparan memberikan solusi agar perusahaan membayarkan hak mereka.

"Minta diusut oleh Disnaker, agar memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut,” ujar Sapto, yang diiyakan rekan-rekan teknisi yang lain.

Di tempat yang sama, Baharudin Yusuf, Direktur PT. Focus Infotama, perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang peralatan kantor, multimedia presentasi dan komputer, saat dikonfirmasi mengakui, benar perusahaannya telah memberhentikan semua teknisi dan dua diantaranya mengundurkan diri.

Pemberhentian itu dilakukan karena para teknisi sudah tidak mengikuti sistem yang baru yang ditetapkan oleh perusahaan. “Gaji mereka itu yah dari point itu. Kalau tidak terima dengan keputusan saya ini yah terpaksa kami harus memberhentikan,” jelas Yusuf di ruang kerjanya.(bh/has)


 
Berita Terkait PHK
 
• 10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang
 
• Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
 
• Komitmen Diaspora Membantu Korban PHK dan Terdampak Covid-19
 
• Kadin Perkirakan Angka PHK Lebih Besar Dari Data Pemerintah, Bisa Mencapai 15 Juta Orang
 
• Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Gelombang PHK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]