JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mengadakan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta hingga petang dengan berbagai tuntutan pada, Selasa (25/9).
Dalam aksi tersebut, seruan mahasiwa UMJ dengan beberapa tuntutan untuk menyelamatkan ekonomi bangsa, dan demokrasi bangsa Indonesia. Mereka juga mengecam berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, seperti impor pangan yang merugikan petani.
Presiden mahasiswa UMJ, Rahmat Syarif meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji ulang tentang rencana pertemuan dengan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank yang dianggap akan menambah buruk ekonomi negeri.
Kebijakan ekonomi IMF & World Bank menganut sistem neoliberalisme, yang secara sistematis mempercepat liberalisasi dan privatisasi, dan IMF dan world bank adalah faktor utama dari krisis hutang tahun 1982 dan Krisis moneter di asia tahun 1977," ujar Rahmat Syarif, Selasa (25/6).
Sementara, Ade Irmawan salah seorang yang berorasi, sangat mengecam keras tindakan represif aparat Polri, terhadap tindakan yang mencelakai para mahasiswa pada aksi demo di Sumatera, "bahwa Polri tak henti-hentinya bersikap arogan terhadap mahasiswa yang sedang aksi, kami mengecam aksi represif polri," tegasnya.
Dalam aksi demo tersebut, Aliansi Mahasiswa UMJ Bersatu menutut :
1. Stop import barang yang bisa di produksi dalam negeri
2. Perkuat ekonomi kerakyatan
3. Menolak pertemuan IMF & WorldBank
4. Perjelas arah kebijakan pemerintah yang proteksionis
5. Menolak tindakan represifitas Polri
Sedangkan dalam aksinya, sempat terjadi dorong-dorongan massa dengan aparat Kepolisian lantaran mencoba untuk menutup satu lajur jalan Medan Medeka Barat. Hal itu dilakukan mahasiswa imbas dari pihak istana yang dikabarkan tidak mau menerima perwakilan mereka.
"Pihak istana tidak mau menerima kita kawan-kawan, sama sekali kita tidak dianggap, mereka takut berdiskusi dengan kita," teriak orator.
Dalam aksi ini, Aliansi UMJ membentangkan spanduk yang berisi kecaman atas tindakan represif aparat Kepolisian dalam menangani aksi mahasiswa di berbagai daerah; "Mahasiswa FISIP UMJ Menolak Hilangnya Budaya Demokrasi Pemerintah Bapak Jokowi", "Stop Pembodohan Rakyat".
Aksi ini mendapatkan pengawalan satu kompi aparat Kapolisian Resort Jakarta Pusat atau sekitar 300 personel.(dbs/nes/bh/sya)
|
