Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Prostitusi
Tunjangan Pendidikan Dipotong, Mahasiswa Jalani Prostitusi
Thursday 15 Dec 2011 21:47:10

Selain pekerja seks komersial, ada juga mahasiswa yang beralih ke perjudian (Foto: BBC.co.uk)
LONDON (BeritaHUKUM.com) – Semakin banyak mahasiswa di Inggris beralih ke pelacuran untuk membiayai pendidikan mereka, menurut Asosiasi Mahasiswa Nasional (NUS). Lembaga ini juga mensinyalir ada juga mahasiswa yang beralih ke perjudian dan ikut serta dalam eksperimen medis untuk membiayai sekolah mereka.

Badan mahasiswa itu mengatakan meningkatnya biaya hidup dan pendidikan di Inggris merupakan faktor penyebab. Namun, pemerintah menawarkan sejumlah paket bantuan keuangan untuk para mahasiswa.

Estella Hart dari NUS, seperti dikutip BBC, Kamis (15/12), menyatakan bahwa langkah pemerintah mengurangi tunjangan untuk mahasiswa membuat kondisi semakin sulit. Akahinrya para mahasiswa melakukan pekerjaan berbahaya, agar mereka tetap bisa sekolah.

"Para mahasiswa mengambil langkah yang lebih berbahaya. Dalam kondisi sekarang, tidak banyak pekerjaan, sementara tunjangan untuk mahasiswa dipotong besar. Mereka pun mencari pekerjaan informal, seperti pekerja seks komersial," kata Hart.

Sementara aktivis Kolektis Prostitusi Inggris, badan yang menjalani bantuan melalui telpon di London, Sarah Walker mengatakan, jumlah mahasiwa yang kontak mencapai dua kali lipat. Jumlah mahasiswa yang mengontak jaringan bantuan meningkat terus dalam 10 tahun terakhir.

Namun ia mengatakan jumlah telpon meningkat pesat sejak pemerintah mengumumkan biaya pendidikan di universitas naik dari sekitar 3.000 poundsterling menjadi 9.000 poundsterling (setara Rp 126 juta) per tahun mulai 2012.

"Mereka (para menteri) tahu bahwa pemotongan (subsidi ke perguruan tinggi) yang mereka lakukan menyebabkan banyak perempuan terjerumus ke sejumlah pekerjaan termasuk pekerja seks komersial. Ini menyangkut langkah mempertahankan hidup, jadi pemerintah harus bertanggung jawab soal ini," tambahnya.

Seorang mahasiswa yang menjadi wanita penghibur, Clare (bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa dirinya menjalani bisnis prostitusi, karena tunjangan pemerintah dikurangi. "Saya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa tunjangan pemerintah. Biaya perjalanan saya 70 poundsterling per bulan. Saya tidak mau tergantung pada keluarga saya," jelas wanita berusia 18 tahun ini.(sya)


 
Berita Terkait Prostitusi
 
• Bongkar Praktik Prostitusi di RedDoorz TIS Square Tebet, Polisi: Joki dan Ada Anak Dibawah Umur Diamankan
 
• Polisi Tangkap Artis VA dan AS terkait Prostitusi Online
 
• Polisi Membongkar Kembali Prostitusi Anak di Apartemen Kalibata
 
• Polisi Ungkap 2 Tersangka Kasus Prostitusi Online Berkedok Pijat Tradisional di Kalibata City
 
• FPI Desak Penegak Hukum Menjemput Kembali Para PSK Online yang Dipulangkan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]