Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komnas HAM
Tuna Netra Punya Kesempatan Sama Menjadi Komisioner Komnas HAM
Saturday 13 Oct 2012 08:57:26

Pasek Suardika, usai membuka secara resmi uji penulisan makalah bagi 30 calon anggota Komnas HAM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (11/10), (Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi III Gede Pasek Suardika memberikan apresiasi kepada 3 orang penyandang tuna netra, bagian dari 30 calon anggota Komnas HAM yang mengikuti fit and proper test di DPR. Ia memastikan mereka akan mendapat kesempatan yang sama dalam proses seleksi yang akan berlangsung pada tanggal 15-22 Oktober yang akan datang.

“Saya pastikan semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota Komnas HAM, termasuk 3 kandidat yang tuna netra. Tentu ada perlakuan tertentu sesuai kondisi mereka,” kata Pasek usai membuka secara resmi uji penulisan makalah bagi 30 calon anggota Komnas HAM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (11/10).

Setiap kandidat menulis makalah setelah memilih salah satu dari 10 judul terkait permasalahan HAM yang telah disediakan. Untuk menulis 5 halaman makalah diberikan waktu selama 1 jam. Kandidat penyandang tuna netra diberi kesempatan untuk mendiktekan naskahnya kepada seorang juru ketik yang mendampinginya.

3 calon anggota Komnas HAM tuna netra itu adalah Mochammad Soedito, pengurus organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia. Setia Adi Purwanta, pegawai Pusat Sumber Pendidikan Inklusif DI Yogyakarta. Kandidat ketiga Suharto, pegiat Program Pengarusutamaan Difabel memilih tidak menggunakan pendamping. Ia menggunakan program komputer khusus yang dapat memandunya dalam mengetik.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang berapa anggota Komnas HAM yang akan dipilih oleh Komisi III, Gede Pasek mengatakan tidak menetapkan jumlah tertentu. “Soal jumlah kita melihat kualitas kandidat dalam fit and proper test nanti, bisa 5, 7 atau 9 atau lebih. Kita pilih calon yang punya visi, keberanian dalam memajukan dan menegakkan HAM di negeri ini,” demikian Pasek.(dpr/bhc/opn)


 
Berita Terkait Komnas HAM
 
• Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J
 
• Komnas HAM Kecam Tindakan Aparat, 64 Warga Desa Wadas yang Sempat Ditahan, Sudah Dibebaskan
 
• Soroti Komnas HAM, Setara Institute: Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokok Pemajuan dan Perlindungan HAM
 
• Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap
 
• Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]