Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Tolak Tuntutan Mahasiswa, Tagar #TurunkanJokowi Trending Topic
2019-09-24 07:34:02

Tagar #TurunkanJokowi masih saja menjadi Trending Topic di twitter, Selasa (24/9) pukul 07.30. wib.(Foto: twitter)
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu tuntutan yang disuarakan mahasiswa di seluruh Indonesia yakni meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK yang disetujui DPR beberapa waktu lalu.

Namun tuntutan tersebut ditolak oleh Jokowi. Ia menegaskan tidak akan menerbitkan Perpu terkait UU KPK.

"Nggak ada," tegas Jokowi menjawab pertanyaan soal kemungkinan menerbitkan Perppu mencabut UU KPK.

Penolakan Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa membuat suasana di sejumlah daerah semakin memanas.

Para mahasiswa melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI hingga malam. Bahkan, mahasiswa memblokade Jalan Tol S Parman di depan Gedung MPR/DPR.<

Berdasarkan pantauan dilapangan, mahasiswa mulai beringas menaiki pagar pembatas dan memasuki Jalan Tol S Parman.

Tak hanya itu, mereka juga memblokade jalan tol. Alhasil pengendara mobil dari arah Tomang menuju Pancoran dan sebaliknya terpaksa menghentikan lajunya.

Sementara di media sosial, warganet membuat tagar #TurunkanJokowi. Tagar tersebut trending topic urutan kedua di Twitter pada Selasa pagi (24/9) pukul 07.30 WIB.

Tagar #TurunkanJokowi trending topic di Twitter


Tagar #TurunkanJokowi trending topic di Twitter




Sejumlah warganet pun membagikan potongan video wawancara Jokowi pada tahun 2014. Dalam video tersebut, Jokowi yang mengenakan baju kotak-kotak mengatakan bahwa KPK harus diperkuat.

Kita berkomitmen penguatan KPK itu harus ril. Penguatan KPK ini harus serius," kata Jokowi dalam sebuah wawancara.

"Seperti apa?" tanya pewawancara.

"Tambah anggarannya. Kalau perlu, hitungan kami kalau ekonomi bisa tumbuh, bisa (tambah anggaran KPK) 10 kali lipat, tambah," jawab Jokowi.

Selain menambah anggaran, Jokowi juga mengatakan bahwa penyidik KPK juga harus ditambah untuk menguatkan lembaga anti rasuah tersebut.

"Penyidiknya juga tambah. Kekurangan berapa? 1.000 penyidik? Tambah 1.000 penyidik," katanya.

"Memang harus tegas, kalau kita ngomong serius ya seperti itu, jangan semu, ragu dan basa-basi," tandas Jokowi.

Berikut ini potongan video Jokowi yang menegaskan akan memperkuat KPK:
(pojoksatu/bh/sya)



 
Berita Terkait Jokowi
 
• PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
• Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
• Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
• PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
• PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]