JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan akan menambah beban masyarakat yang sudah cukup berat, dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya harga BBM bersubsidi. Terlebih harga BBM sudah dinaikkan pada 2013 lalu, ditambah dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada tahun ini.
"Pemerintahan SBY menilai sudah cukup beban tesebut ditanggung masyarakat. Sehingga tidak selayaknya diberikan beban lagi," kata Menko Perekonomian Chairul Tanjung kepada wartawan di Hotel Timor, Dili, Timor Leste, Selasa (26/8) malam.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung yang sedang berada di Dili, Timor Leste, mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden SBY menyampaikan sikap tegas pemerintah itu berkaitan dengan munculnya desakan sejumlah kalangan agar pemerintahan SBY melakukan kebijakan untuk menaikkan kembali harga BBM.
Menko Perekonomian Chairul Tanjung mengingatkan, bahwa pemerintahan SBY telah berulang kali melakukan kenaikan harga BBM. Bahkan tahun 2005 sempat menaikan sampai 140 persen. Tahun 2013 lalu juga sudah menaikan kembali harga BBM sekitar 33 persen.
"Kenaikan tersebut sudah tentu memberatkan masyarakat, apalagi awal 2014 pemerintah SBY juga baru menaikan kembali TDL. Dan dalam waktu dekat, atas permintaan Pertamina, harga gas elpiji 12 kgjuga akan dinaikkan. Tentu akan menjadi beban berat untuk masyarakat," papar CT, panggilan akrab Chairul Tanjung.
Oleh karena itu, lanjut Menko Perekonomian, pemerintah tidak akan melakukan tambahan beban lagi terhadap masyarakat. "Bukan berarti pemerintah sekarang tidak berani menaikkan harga BBM, atau ada yang bilang, jangan sampai (kenaikan) BBM diserahkan pada pemerintah yang akan datang," ujarnya.
Menurut Menko Perekonomian, setiap terjadi kenaikan BBM akan memacu terjadinya inflasi dan tentunya kenaikan angka kemiskinan. "Ini keprihatinan pemerintah sekarang. Oleh karenanya, langkah-langkah yang diambil masih langkah-langkah penghematan yang tidak menimbulkan dampak langsung pada masyarakat," jelas Menko Perekonomian.(presidenri.go.id/EN/ES/setkab/bhc/sya) |
