PAKISTAN, Berita HUKUM - Protes anti-korupsi berlanjut di Pakistan. Protes yang dipimpin oleh ulama Tahirul Qadri ini menuntut agar pemerintah melakukan pemberantasan korupsi atau bubarkan roda pemerintahan bila tidak mampu memberantas korupsi.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di luar gedung Parlemen Pakistan ini akhirnya berakhir dengan bentrokan antara pasukan keamanan dengan pengunjuk rasa. Polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara dan tembakan gas air mata untuk mengatasi para pengunjuk rasa.
Bentrokan pun merebak setelah para pengunjuk rasa melempar baru ke arah pasukan keamanan yang menjaga gedung parlemen. Hal ini memicu tindakan dari pihak berwenang.
Selama protes berlangsung, Qadri mendesak dilakukannya reformasi pemilihan umum. Tetapi, pihak pemerintah justru menuduhnya hendak menunda pemilu yang direncanakan akan berlangsung pada Mei mendatang.
Ulama itu menginginkan pihak militer dan kehakiman dilibatkan untuk mengatur pemerintahan transisi, usai pemilu mendatang. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Qadri mendesak agar tindakan keras dilakukan untuk mencegah sosok yang korup dan kriminal masuk ke dalam pemerintahan.
"Secara moral, pemerintah dan anggota parlemen sudah tidak berkuasa lagi. Saya memberikan tenggat waktu untuk pemerintah membubarkan parlemen dan perwakilan daerah, hingga esok hari (Rabu 16 Januari). Setelah itu, perwakilan rakyat akan mengambil keputusannya sendiri," tutur Qadri, seperti dikutip BBC, Selasa (15/1).
Gaya pidato yang flamboyan ditunjukkan oleh Qadri dalam beberapa pekan terakhir dan membuatnya makin terkenal di kalangan rakyat Pakistan. Namun banyak pihak yang mencurigai bahwa Qadri secara rahasia mendapatkan dukungan dari kalangan militer.
Tetapi Qadri menolak tuduhan tersebut. Dirinya bersikeras tidak memiliki kaitan dengan institusi militer. Ia mengklaim sebagai sosok yang mendukung demokrasi.(oke/bhc/mdb) |
