JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang berasal dari perwakilan beberapa organisasi pergerakan menggelar aksi protes di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (4/9) siang.
Kedatangan para aktivis ini untuk memprotes kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton ke Indonesia. Kabarnya, kunjungan Menlu AS ke Indonesia terkait perpanjangan kontrak antara Pemerintah RI dengan PT. Freeport.
Dalam tuntutannya, massa meminta agar pemerintah Indonesia berani untuk menasionalisasi PT. Freeport untuk kedaulatan negara. Mereka juga menolak intervensi AS terhadap kedaulatan Negara RI. Selain itu, massa juga mendesak pemerintah agar PT. Freeport diadili di Mahkamah Internasional terkait kekerasan, pelanggaran HAM dan pengrusakan Lingkungan yang terjadi di Tanah Papua.
“Kami sebagai anak Papua, sejak tahun 1967, menolak kehadiran PT. Freeport di Indonesia. Sebab Freeport adalah pelaku kejahatan kemanusiaan, untuk itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk menasionalisasi PT. Freeport di Indonesia guna untuk kesejahteraan rakyat Indonesia”, kata Dorus Wakum, aktivis National Papua Solidarity (Napas), seperti yang dikutip laman berdikari.com pada Senin (3/9).
Dorus Wakum mengatakan, kehadiran PT. Freeport di Papua tidak sedikitpun memberikan manfaat dan keuntungan bagi tanah papua, yang ada hanya limbah yang meluas.
Massa menutup aksinya dengan pembacaan pernyataan sikap bersama, kemudian membakar bendera Amerika Serikat yang bertuliskan ‘Freeport = VOC’. Pembakaran ini sebagai simbol untuk menolak intervensi AS terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia.
Sejumlah organisasi pergerakan yang hadir adalah: Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Partai Rakyat Demokratik (PRD), NAPAS (National Papua Solidarity),Petisi 28, LMND, SRMI, FPPI, Indies, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Institute For Global Justice (IGJ).(ui/brd/bhc/opn) |
