Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Ahok
Tolak Ahok, Giliran Jakarta Utara Siap Tinggalkan PDIP
2016-12-10 12:20:12

Ilustrasi. Spanduk di Pos Ranting PDIP se-Cengkareng yang menyatakan menolak Ahok.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kader dan pengurus PDIP di wilayah DKI Jakarta terus bergiliran pergi dari partai karena menolak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai calon gubernur. Setelah ratusan kader dan pengurus PDIP Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta pengurus DPD PDIP, kini giliran Jakarta Utara meninggalkan partai.

Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Utara, Daeng Basri menegaskan, alasan dirinnya mundur karena menolak pencalonan Ahok. Sebab, kata dia, program mantan Bupati Belitung Timur selama memimpin Jakarta telah menghabisi para nelayan Ibu Kota, dengan melanjutkan pembangunan pulau buatan di pesisir Utara Jakarta.

Padahal, kata dia, jauh sebelum pesta demokrasi lokal di Jakarta, DPC Jakarta Utara bersama sejumlah warga pesisir dan nelayan sudah mendatangi Ketua DPD PDIP DKI, Boy Bernadi Sadikin agar menolak program itu.

"Namun, setelah itu disampaikan ke fraksi (PDIP DPRD DKI) tidak didengar, demikian (pula) Ahok tidak pernah peduli dengan jeritan warga. Malah dengan penuh kepongahan dia meneruskan proyek reklamasi. Sampai kapanpun, kami jelas menolak reklamasi," kata Daeng Basri di Jakarta, Jumat (9/12).

Daeng Basri menegaskan, kebijakan reklamasi tak senafas dengan aspirasi warga pesisir dan nelayan, yang umumnya rakyat kecil. Reklamasi juga merupakan penggusuran kepada wong cilik di sepanjang pesisir.

"Katanya, PDI-P partai wong cilik. Tapi, kok malah mengusung calon yang mengusik wong cilik dan membela pengembang?. Katanya juga PDIP punya banyak stok pemimpin? Tapi kenapa yang diusung orang luar (non kader)," cetus dia.

Kedua, sambung Basri, Ahok juga telah terbukti tidak mampu menjadi pemimpin karena tak bisa memberikan teladan kepada warga DKI. Hal ini tercermin dari kasus dugaan penistaan agama yang menjerat bekas bupati Belitung Timur itu kini menjadi tersangka.

"Kami, ini orang timur yang menjunjung tinggi kesopanan, bukan yang mengumbar amarah," kata dia mengingatkan.

Dia menambahkan, Senin (12/12) pekan depan, sejumlah pengurus DPC dan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Jakarta Utara akan mendeklarasikan diri keluar dari PDIP, untuk mengikuti langkah Boy Bernadi Sadikin.

"Yang jelas, kami akan pilih calon yang tolak reklamasi," tandas Daeng Basri.(plt/teropongsenayan/bh/sya)



 
Berita Terkait Ahok
 
• Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok Sudah Keluar Bebas dari Rutan Mako Brimob
 
• Ditertawai Adiknya Ahok, Sam Aliano: Harapan Veronika Tan Jadi Ibu Negara
 
• Mako, Ahok dan Teroris
 
• Terkait Kewarganegaraan Ayah Ahok, Inilah Tanggapan Yusril Atas Surat Terbuka Adik Ahok
 
• 'Ahok Masih di Rutan Mako Brimob karena Kedekatannya dengan Jokowi'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]