Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Ijazah Palsu
Tokoh Syiah Jalaluddin Diperiksa DPR Kasus Ijazah Palsu, Fahri: Bakar Saja Kalau Palsu!
Friday 05 Jun 2015 14:13:39

Jalaluddin Rakhmat Anggota DPR RI dari Dapil Jabar II dengan No Urut 1 dari partai PDI P.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Salah seorang tokoh Syiah Indonesia, Jalaluddin Rakhmat tengah menuai kasus di Mahkamah DPR akibat dugaan penggunaan Ijazah dan gelar palsu yang ia gunakan. Politisi PDIP ini dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena diduga menggunakan gelar Master dan Doktoral palsu serta ijazahnya yang ternyata belum ada legalisir dari Dikti.

Mahkamah Kehormatan Dewan sudah memanggil Jalal untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai pemalsuan ijazah dan gelar yang ia lakukan, dan anggota DPR yang terbukti menggunakan ijazah ataupun gelar palsu terancam terkena sanksi berat.

“Tergantung tingkat pelanggarannya, kalau ringan, sanksinya ringan, sedang ya sanksinya sedang, berat ya sanksinya juga berat,” kata Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Surahman Hidayat.

Yang pasti, siapapun orangnya jika melakukan pemalsuan gelar atau ijazah pantas untuk di hukum. Apalagi perbuatan tercela itu dilakukan oleh anggota dewan yang terhormat. Ini sungguh memalukan institusi lembaga Legislatif.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta kepada Jalaludin Rahmat untuk menghormati proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Dewan. Lebih lanjut, pengurus PKS ini menganjurkan untuk membakar ijazah-ijazah palsu yang digunakan untuk gelar semata.

“Kepalsuan seperti ini harus diberantas, saya kira kalau dia masuk ke wilayah etik. Kalau ada anggota dewan yang seperti itu tolong segera dilucuti dan dibakar yang palsu itu,” tegasnya saat diwawancarai oleh Kompas TV pada, Kamis (28/5) lalu.

Dalam ranah hukum, pemalsuan ijazah bisa masuk ke dalam ranah pidana karena bisa dikategorikan sebagai penipuan yang disengaja, pemalsuan dokumen negara, serta pembohongan publik. Semoga saja proses hukumnya berjalan dengan adil dan transparan.(pkspiyungan/bh/sya)


 
Berita Terkait Ijazah Palsu
 
• Sanksi Pidana Dihapus, Komisi X DPR Khawatir Ijazah Palsu Kembali Marak
 
• PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut
 
• Ketum PAMI Somasi Menristek Dikti Terkait Kasus Ijazah Rektor UNIMA
 
• Demo ke Ombusdman dan Menristekdikti, AMPPS Menuntut Pemberhentian Rektor UNIMA
 
• 'Selain Kasus Puisi, Polri Punya Utang Kasus Ijazah Palsu Sukmawati'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]