Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
DPRK
Toke Kayu Ini Tuntut Oknum Anggota DPRK Lhokseumawe Melunasi Hutang Rp 117 Juta
Saturday 08 Jun 2013 17:14:21

Mukim Pon.(Foto: BeritaHUKUM.com/sul)
ACEH, Berita HUKUM - Mukim Pon, adalah seorang pengusaha pemilik kilang kayu (Panglung) di Kecamatan Murah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Mukim mengatakan bahwa salah seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Lhokseumawe yang berinisial HSN pernah mengutang kayu kosen pada dirinya sebesar Rp 117 juta pada tahun 2012 lalu untuk membuat rumah bantuan duafa. Mukim meminta oknum HSN itu segera melunasi hutang tersebut.

“Saya meminta HSN segera melunasi hutang–hutang itu karena sudah lama dia tidak bayar,” kata Mukim Pon, kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Sabtu (8/6).

Mukim mengatakan, saat itu, oknum HSN meminta kayu kosen untuk membangun rumah bantuan duafa sebanyak 40 unit rumah. Karena terkesima dengan rayuan oknum dewan, Mukim Pon pun langsung memberikan kayu jenis kosen kepada HSN itu sebesar Rp 117 juta.

Mukim menegaskan, jika hutang sebesar Rp 117 juta itu tidak segera dibayar, maka dirinya akan mengambil sikap tegas tanpa mempedulikan apapun. “Kalau uang saya tidak dibayar, maka rumah – rumah duafa yang sudah dibangun itu akan saya robohkan semua,” tegas Mukim Pon.

Dia menambahkan, upaya untuk menagih uangnya itu, Mukim sudah berusaha menghubungi PPATK di bidang pembangunan rumah duafa di Provinsi Aceh yaitu Pak Sain. Namun, langkah yang dilakukannya tidak juga berhasil.

“Saya meminta mereka bertanggung jawab atas uang saya ini,” tutup Mukim Pon.(bhc/sul)


 
Berita Terkait DPRK
 
• Ismail A Jalil Terpilih sebagai Ketua DPRK Aceh Utara
 
• PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
 
• Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
 
• DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
 
• Cek Mad: Kapasitas Fiskal di Aceh Utara Beberapa Tahun Terakhir Fluktuatif
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]