JAKARTA, Berita HUKUM - Komis III DPR akan segera menjadwalkan kunjungan spesifik ke Sumsel guna mengetahui lebih jauh persoalan konflik agraria antara warga di empat Kelurahan Sukodadi, Palembang dengan Pihak TNI-AU.
“DPR akan segera turun ke lapangan sebagaimana permintaan kawan-kawan dari Palembang ini, kalo bisa besok atau lusa, secepatnya lebih baik,” kata anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani saat RDPU dengan Forum Masyarakat Bersatu Peduli Hak Asasi Manusia (FMBP Hamas Palembang), di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu Sore, ( 10/10).
Sementara Dodi Reza Alex (F-PG) mengatakan, perlu adanya solusi konkrit terkait persoalan agraria ini. Selain itu, TNI harus menahan diri saat mediasi sedang berlangsung. “Nanti selepas dari sini Gubernur Sumsel akan menerima audiensi dari warga untuk dapat diselesaikan dengan pihak-pihak terkait khususnya dengan Kodam dan TNI AU agar segera dicarikan titik temunya,” ujarnya.
Dia mengharapkan, konlik agraria antara masyarakat dengan aparat keamanan dapat diselesaikan dengan baik dengan tetap menjaga daerah masing-masing tetap kondusif.
Pada kesempatan itu, FMBP Hamas Palembang memaparkan bahwa, konflik agraria yang terjadi antara warga Sumatera Selatan dengan TNI AU sampai sekarang masih belum tercapai titik temu.
Menurut FMBP Hamas Palembang, persoalan bermula ketika TNI AU mengklaim tanah Warga di empat kelurahan di Sumatera Selatan sebagai tanah milik TNI AU. Namun masyarakat setempat tidak menerima hal tersebut dikarenakan mereka menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik masyarakat. Bahkan, beberapa dari warga menyatakan telah memiliki sertifikat atas hak tanah tersebut.
“Hal tersebut memicu terjadinya bentrok antara warga dengan TNI AU yang terjadi hampir setiap hari,” terang juru bicara FMBP Hamas Palembang kepada Komisi III DPR
Oleh sebab itu, FMBP Hamas Palembang berharap Komisi III DPR RI dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Menurutnya, selama ini jalan yang mereka tempuh belum juga membuahkan hasil dari berbagai pertemuan dengan Walikota bahkan sampai pada DPRD Sumatera Selatan
Seperti kita ketahui, Ratusan warga jalan Mekar Sari, Kelurahan Sukodadi, Palembang, Sumatra Selatan, hampir bentrok dengan anggota Satuan TNI Angkatan Udara (Auri) yang mengklaim tanah sekitar 700 hektare, terdiri dari 24 RT dan empat kelurahan.
Satuan TNI AURI hendak mengalih fungsikan lahan menjadi lapangan golf serta areal track motor. Salah satu RT yang akan digusur adalah RT 31. Tindakan tentara tersebut membuat 98 kepala keluarga (KK) atau sedikitnya 500 jiwa di RT tersebut terancam akan kehilangan tempat tinggal.(dpr/bhc/rby) |
