Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
Tindak Tambang Ilegal, Komisi VII Dorong KESDM Bentuk Ditjen Gakkum
2022-11-29 13:25:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) untuk menindak tambang ilegal di Indonesia. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal banyak terjadi di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Eddy menegaskan butuh keseriusan untuk menangani tambang ilegal itu.

"Menurut kami permasalahan illegal mining atau tambang ilegal tidak hanya terjadi di Klaten, terkait ilegal pasir. Tapi juga banyak di tempat lain, di Kalimantan illegal mining untuk batu bara, ada illegal mining untuk nikel dan lain-lain," kata Eddy kepada awak media, yang dikutip Parlementaria dari salah satu media nasional, Senin (28/11). Sebelumnya, heboh pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming yang menyebut tambang pasir di Klaten, Jawa Tengah mempunyai beking yang mengerikan.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, permasalahan tambang ilegal ini harus ditindak secara hukum. Selain itu, penindakan dilakukan tanpa pandang bulu. "Permasalahan illegal mining ini tidak mungkin ditangani secara baik, ditanggulangi secara baik, andaikata tidak ada penegakan hukum yang konsisten, penegakan hukum yang tegas dan tidak memandang bulu," tandas Eddy.

Komisi VII DPR RI, lanjut Eddy, saat ini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Illegal Mining untuk menangani masalah tambang ilegal. Salah satunya, Komisi VII akan mengusulkan agar Kementerian ESDM membentuk Ditjen Gakkum untuk menindak tambang ilegal. "Target yang dicapai selain penanggulangan masalah illegal mining adalah adanya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di ESDM, agar fungsi dan peran inspektorat tembang yang dirasakan sekarang yang belum maksimal bisa digantikan oleh Ditjen Gakkum di ESDM," katanya.

Namun Eddy mengakui belum ada target terkait pembentukan Ditjen Gakkum ESDM itu. "Jadi masih belum bisa diketahui kapan pembentukannya karena Panja Illegal Mining itu sendiri masih belum selesai masa bekerjanya. Jadi itu merupakan salah satu usulan yang akan nanti kami sampaikan di dalam kesimpulan Panja Illegal Mining," pungkas Legislator Daerah Pemiliihan (Dapil) Jawa Barat III itu.

Sebelumnya, heboh seorang warga mengeluhkan terkait tambang ilegal di Klaten, Jawa Tengah melalui salah satu kanal sosial media. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi cuitan tersebut. Warga itu menyebut ada 20 titik lokasi penambangan ilegal, tapi tidak ada tindakan tegas dari aparat. Warga itu lalu menandai akun sosial media resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Gibran pun merespons keluhan akun Twitter tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal itu dibekingi oleh sosok yang mengerikan. Ganjar juga menyebut ada bekingan pada tambang tersebut. Maka ia meminta penegak hukum harus tahu posisinya untuk menegakkan keadilan. "Saya tahu bekingnya gede-gede di sana. Kalau ada bekingannya makanya kita minta dilaporkan pada kita siapa yang ada di belakangnya agar kita tahu mana legal dan illegal," kata Ganjar.(DPR/sf//rdn/bh/sya)


 
Berita Terkait Tambang
 
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
 
Dua Pekerja Tambang Batubara Tertimbun Longsor di Samarinda, 1 Orang Tewas
 
Terdakwa Eddy Dirut PT MSE Dituntut Jaksa 1 Tahun Penjara
 
Bentrok Pekerja di Morowali Diminta Investigasi Dilakukan Transparan
 
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim Polri Rilis Pemulangan DPO Peredaran Gelap Narkoba 179 Kg Sabu dari Malaysia, AA Juga Ternyata Pedagang Ikan
Diungkap! Dugaan Menteri Kader Partai PDIP Terlibat Mafia Tambang, Korbankan Kader Partai?
Anggota DPR Rieke Janji Perjuangkan Jaminan Kesehatan dan Hari Tua bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya
Saleh Daulay Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji
Disebut Ada Perusahaan Asal Jakarta Selundupkan 87 PMI ke Timur Tengah, Benny Rhamdani: BP2MI Tidak Akan Tinggal Diam
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji
Polri dan Bea Cukai Teken PKS Pengawasan Lalu Lintas Barang Masuk RI, Cegah Kejahatan Transnasional
Bentrok TKA China di Morowali, Komisi VII Minta Izin PT GNI Dicabut
Kuota Haji 2023 Sebanyak 221 Ribu, Tidak Ada Pembatasan Usia
BPH Migas dan Polri Berhasil Ungkap Kasus Penyalahgunaan Distribusi BBM Subsidi 1,42 Juta Liter
Operasi Sikat Jaya 2022 Polda Metro dan Polres Jajaran: 112 Tindak Kriminal Diungkap, 168 Pelaku Jadi Tersangka
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]