Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Century
Timwas DPR minta Aset-aset Robert Tantular Yang Disita Supaya Dijaga
Wednesday 13 Feb 2013 17:22:56

Anggota Timwas DPR Chandra Tirta Wijaya Saat mengadakan rapat dengan Kemenku, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Direksi Bank Mutiara dan wakil nasabah Bank Century di Jakarta, Rabu (13/2).(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Pengawas (Timwas) Bank Century DPR meminta aparat penegak hukum yang sudah menyita harta terpidana kasus Bank Century Robert Tantular, hendaknya bisa dijaga. Seperti Mall di Serpong Tangerang ternyata tidak tidak terurus, sehingga bisa mengakibatkan nilainya turun.

Hal itu ditegaskan anggota Timwas DPR Chandra Tirta Wijaya dari Fraksi PAN ketika mengadakan rapat dengan Kemenku, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Direksi Bank Mutiara dan wakil nasabah Bank Century di Jakarta, Rabu (13/2).

Dalam acara yang dipimpin Ketua Timwas yang juga Ketua DPR Marzuki Alie, Chandra menyebutkan, pemeliharaan asset yang disita perlu dan sebaiknya segera disahkan dengan perangkat hukum yang tegas. Selain Mall Serpong, asset lain Robert Tantular yang disita Kejagung adalah uang tunai Rp 808 juta, ada saham senilai 269 juta lembar atas nama Morgen Peer.

Khusus Mall Serpong luas bangunannya 16.860 m2 diatas tanah 3 hektar bisa mencapai Rp 500 miliar. Selain itu delapan kapling bangunan yang bisa mencapai Rp 100 miliar. “ Kalau ini bisa dikuasai dengan payung hukum yang pasti, akan bisa membantu menyelesaikan nasabah Bank Century,” tambah anggota Timwas dari Fraksi PD Ahsanul Qosasi.

Sedangkan Wakil nasabah Siput tetap berharap keputusan MA yang menghukum Bank Mutiara untuk mengembalikan uang nasabah dan menyatakan bahwa bank tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan transaksi reksa dana Antaboga yang dijual oleh Bank Mutiara.

"Intinya kami meminta Bank Mutiara taat hukum secara korporasi mengembalikan uang nasabah. Lalu apa urusannya dengan APBN. Apa urusannya dengan Robert Tantular. Ini betul-betul melecehkan hukum dan melecehkan kebenaran dan keadilan. Urusan korporasi jangan ditarik-tarik ke urusan negara,” tambah Siput.(mp/dpr/bhc/rby)


 
Berita Terkait Kasus Century
 
• Asia Sentinel Akhirnya Minta Maaf Ke SBY, Partai Demokrat dan Rakyat Indonesia
 
• SBY: Tangkap dan Penjarakan Saya Kalau Fitnah Itu Benar
 
• Demo HMS Tuntut Sri Mulyani dan Boediono Mesti Dimeja Hijaukan terkait Kasus Bank Century
 
• Diluncurkan, Buku Tim Sembilan Membongkar Skandal Century
 
• Timwas Century Minta Pemerintah Serahkan Potensi Aset Yang Bisa Dikembalikan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]