Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pilpres
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
2024-02-16 00:21:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Nasional (TimNas) Pemenangan AMIN menemukan dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Salah satunya yang diungkit terkait adanya dugaan penggelembungan suara yang terjadi di beberapa daerah kabupaten/kota dan Provinsi.

Wakil Ketua Dewan Pakar TimNas AMIN, Amin Subekti menerangkan, menerima banyak adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan kecurangan selama pemilu 2024.

Laporan itu dikirimkan melalui media sosial dan grup-grup di WhatsApp, di antaranya mengenai adanya perbedaan data antara formulir c1 dengan perhitungan yang ada di dalam website https://pemilu2024.kpu.go.id

"Kami lakukan pendalaman dengan membuka website https://pemilu2024.kpu.go.id, kami periksa dja bandingkan apakah ada sesuatu kelemahan di dalam upload," kata dia dalam keterangannya, Kamis (15/2).

Amin mengatakan, pihaknya melakukan verfikasi terhadap 335 laporan dari berbagai Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ternyata, hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan antara angka yang ada di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung berupa formulir c1 yang diupload di website tersebut.

"Dan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Jadi sebaran kira-kira. Jadi 335 laporan yang kita terima, setelah kita riset terjadi perbedaan antara formulir c1 dengan table dalam website KPU," ujar dia.

Amin menyebut, penggelembungan suara ditemukan di tiga pasangan calon baik itu pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2, maupun pasangan nomor urut 3. Namun, porsi paling tinggi ada di pasangan nomor urut 2 dengan persentase tambahan 65 persen.

"Jadi pengelumbungan suara itu terjadi baik terhadap 01, 02 dan 03. Tapi kalau dilihat proposi angkanya 01 mendapatkan kira-kira tambahan 19,6 persen. 02 mendapat tambahan 65 persen di atas c1 dan pasangan nomor 3 mendapat 15,4 persen jadi ini yang kami temukan di dalam website https://pemilu2024.kpu.go.id," ujar dia.

"Saya kira membuktikan apa yang dibicarakan di masyarakat itu ternyata terjadi dalam situasi nyata," dia menambahkan.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional AMIN, Arif Yusuf Amir menambakan laporan dugaan kecurangan diterima oleh pihak TimNas AMIN sudah sejak sebelum proses pemungutan suara.

"Sampai saat ini pun kawan-kawan tim hukum Amin Nasional masih menerima semua laporan-laporan tersebut. Kami juga memiliki tim hukum nasional di daerah, di 34 provinsi semuanya sampai sekarang masih menerima banyak sekali laporan-laporan tersebut," ujar dia.

Arif menyampaikan, dugaan penggelembungan suara hanya satu dari sekian banyak bentuk kecurangan selama pemilu 2024.

"Kami sebut itu sebagai penggelembungan suara melalui sistem IT KPU. Ini penggelembungan suara ini dilakukan secara masif. Jadi sampel itu hanya di beberapa tempat yang diinikan, sedangkan Kami sudah memverifikasi ribuan laporan TPS yang kami cek langsung C1-nya yang menurut versi kita," ujar dia.

"Karena kami juga punya kawan-kawan di daerah yang bisa memfoto langsung C1 hasil, kami cek di KPU kok berbeda. Jadi apa yang disampaikan Pak Amin tadi itu, hanya bagian dari sampling saja," dia menambahkan.

Surat Suara Tercoblos

Arif melanjutkan, dugaan kecurangan lainnya adalah tentang surat suara yang sudah tercoblos pasangan calon tertentu.

"Di 02 itu banyak sekali. Mungkin tidak hari ini kita presentasikan karena kami lagi kumpulkan, banyak sekali surat suara yang sudah tercoblos yang masyarakat terima," ucap dia.

Arif mengatakan, dugaan kecurangan ketiga terkait pengarahan aparat kepala desa melalui asosiasi kepala desa. "Ini sudah kami omongkan sejak lama. Bahwa modus ini, sudah betul-betul terjadi dan betul ternyata pada hari H, itu terjadi bagaimana kepala-kepala desa memberikan pengarahan langsung ke KPPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu," ujar dia.

"Lalu pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang kurang penghalangan pemilih di PPLN, manipulasi data DPT, lalu upaya menghalangi saksi di TPS, dan money politik," sambung dia.

Merasa Dicurangi

Arif mengatakan, fakta ini perlu diungkap karena menyangkut kepentingan rakyat. Dia mengatakan, jutaan suara rakyat yang merasa dicurangi itu pokoknya intinya di sana.

"Jadi kita jaga betul bahwa betul-betul suara rakyat yang dikehendaki itu itulah yang akan menjadi kenyataan. Kawan-kawan sekalian, tidak ada satu pihak pun dapat mengklaim kemenangan. Jika kita ketemukan fakta-fakta begitu banyaknya bukti-bukti kecurangan sehingga ini menjadi dasar kita," dia menandaskan.(Liputan6/bh/sya)



 
Berita Terkait Pilpres
 
Ahli dari Kubu Prabowo Sebut Pencalonan Gibran Sesuai Putusan 90, Hakim MK Bilang Begini
 
Bertemu Ketua MA, Mahfud MD Minta Pasangan Prabowo-Gibran Didiskualifikasi di MK
 
Tak Mau Buru-buru Soal Hasil Pemilu, Koalisi Amin Kompak Tunggu Pengumuman KPU
 
Relawan Ganjar Minta Pilpres 2024 Diulang karena Banyak Kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masiv
 
Timnas AMIN Ungkap Temuan soal Dugaan Penggelembungan Suara Pilpres 2024
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Di Depan Jokowi, Khatib Masjid Istiqlal Ceramah soal Perubahan
Enam bulan pertikaian di Gaza dalam angka
Tradisi Idulfitri Sebagai Rekonsiliasi Sosial Terhadap Sesama
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Moralitas dan Spiritualitas Solusi Masalah Politik Nasional Maupun Global
Carut-Marut Soal Tambang, Mulyanto Sesalkan Ketiadaan Pejabat Definitif Ditjen Minerba
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi
100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]