Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Dana Kampanye
Tim Sukses Faisal-Biem Ralat Jumlah Nominal Dana Kampanye


Faisal & Biem (Foto: faisal-biem.com)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri Batubara dan Biem Benjamin. Meralat pernyataan, bahwa pihaknya telah mengantongi dana kampanye Rp 15 miliar.

Menurut Manajer Tim Pemenangan Faisal-Biem, Tosca Santoso sejauh ini pihaknya masih berupaya mengumpulkan dana kampanye dari donasi, saweran warga dan lelang. Dengan target, bisa mencapai Rp 15 miliar.

"Sebagai pihak yang berjalan di jalur independen, kami tidak mendapatkan dana dari partai manapun. Sumber dana kami adalah warga Jakarta. Jadi kami hanya berutang pada warga Jakarta," ujarnya seperti dikutip dari rilis yang diterima wartawan, Senin (25/6).

Tosca menegaskan, pihaknya akan berkomitmen menggunakan dana dari warga itu secara maksimal dan transparan. "Seperti yang selama ini kami gaungkan soal transparansi, soal dana dari warga ini juga nanti boleh kita lihat sama-sama transparansinya," imbuhnya.

Dirinya juga mempersilakan, semua pihak untuk sama-sama mengawasi penggunaan dana tersebut. "Mari kita kontrol bareng-bareng. Kami undang semua pihak untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Laporkan jika ada penggunaan dana untuk hal-hal yang tidak benar," pesan Tosca.

Sementara itu, Faisal-Biem menganggap donasi yang ada sebagai investasi demokrasi. Kelak, keduanya akan mengembalikan investasi itu dalam bentuk pelayanan publik yang maksimal. “Warga dapat menikmati dividennya dalam bentuk kenyamanan transportasi publik, berkuranganya kemacetan, dan sebagainya," tegas Faisal. (tik/spr)



 
Berita Terkait Dana Kampanye
 
Aturan Dana Kampanye
 
KPU Ungkap Caleg DPD Harus Laporkan Dana Kampanye
 
Bulan Ini KPU Sahkan Aturan Dana Kampanye
 
Aturan Dana Kampanye Bisa Menyinggung Rasa Keadilan Caleg Non Pengurus?
 
KPU dan Bawaslu Diminta Audit Dana Kampanye Parpol dan Caleg
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]