Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
PilGub
Tim Sukses Cagub DKI, Kecewa Dengan Kinerja KPUD DKI Jakarta


Ilustrasi (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, dalam menyelesaikan kisruh Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dipertanyakan oleh tim sukses (timses)calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik, sudah seminggu, hasil DPS yang diberikan KPUD ke timses tidak ada perubahanan. Paslnya data yang disimpan di kepingan compact disc (CD) sma dengan seminggu yang lalu. "Senin kan kami dikasih CD dari KPUD. Itu kan sudah berselang sekitar seminggu dari gonjang-ganjing DPS, harusnya sudah ada perbaikan dong," katanya saat ditemui wartawan di kantor KPUD, Jakarta, Rabu (31/5).

Ia menegaskan agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 ini berjalan lancar, sudah semestinya KPU Provinsi DKI Jakarta membereskan karut marut DPS yang akan diubah menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini. Tidak hanya itu, ia menilai bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta tidak transparan dalam memperbaiki daftar pemilih ini.

Menurutnya, pencoretan nama pemilih di tiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga tidak ada kecurigaan dari tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur. "Sebenarnya kalau mau bekerja secara terbuka, tidak akan ramai seperti ini. Yang dihapus ada 800.000 ya dibuka itu datanya kenapa dihapus. Nanti jangan-jangan nama saya ikut dihapus juga," ungkapnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2012 ini, ia tidak mempermasalahkan jika berujung pada penundaan hari pencoblosan, mengingat masalah DPT ini tidak dapat selesai dengan cepat jika pihak yang berwenang tidak mau transparan dan terbuka.

"Coba kami duduk bersama, menyeleksi bersama. Dua hari dua malam juga selesai kok. Tapi ini kan nggak. Jadi sekarang patokannya bukan tanggal. Kalau masih belum beres jangan dipaksakan," tandasnya. (mic/bie)


 
Berita Terkait PilGub
 
Awasi Pemilihan Wakil Gubernur!
 
Komite Rakyat Nasional: Pak Dedi Mulyadi Menggambarkan Sosok Seorang Pancasilais
 
Pilgub Lampung: Kandidat Mulai Bidik Pasangan Masing-Masing
 
Figur Rustringsih Bumerang Untuk Dinasti Karno
 
H -3 Undangan Pemilukada Sumut Belum Sampai ke Masyarakat Sunggal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
Batal jadi ibu kota, CBA desak Kejagung usut proyek IKN yang habiskan anggaran Rp75,8 triliun
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]