Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Kasus Tanah
Tim Penyidik Kejati NTB Sita Tanah Pecatu
Saturday 08 Jun 2013 10:21:09

Plang penyitaan tanah milik Pemda Lombok Barat.(Foto: Ist)
NTB, Berita HUKUM - Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) sita tanah pecatu seluas 4.717 m2, milik/aset Pemda Lombok Barat yang berlokasi di Dusun Ireng Daye, Desa Jatisela, kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Jumat (7/6). Tanah pecatu tersebut disita penyidik kejaksaan karena menjadi obyek dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya (19/3), Penyidik telah menetapkan 2 (dua) tersangka yakni Burhanuddin Kepala Badan Aset Daerah Pemda Lombok Barat dan Bahrul Fahmi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat.

Kasi Penkum dan Humas Kejati, I Made Sutapa mengatakan bahwa penyitaan tanah seluas 4717 m2 tersebut dilakukan berrdasarkan penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Untuk diketahui, kasus ini bermula sekitar bulan September 2010 saksi Ahmad Gazali (Kadus Ireng Daye) menandatangani Sporadik dengan luas tanah 4,717 m2 yang terletak didusun Ireng Daye yang telah disiapkan oleh saksi M Subayin dan H Humaidi. Isi dari Sporadik pada intinya saksi Ahmad Gazali memperoleh tanah dari Napsiah tahun 1990 dengan jual beli, padahal kenyataannya saksi Achmad Gazali tidak pernah membeli tanah dimaksud karena merupakan tanah pecatu milik/aset Pemda Lombok Barat tercatat dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2012, SPPT tahun 2012, Peta Blok,

Dengan Sporadik tersebut, pada bulan April 2011 diajukan permohonan hak kepada Kantor BPN Lombok Barat yang kemudian terbit SHM No.630 atas nama Ahmad Gazali, sekitar bulan April 2012 bertempat di kantor Notaris Masyuda Nur Ahsan Ampenan, tersangka Bahrul Fahmi bersama Burhanuddin bertemu dengan saksi Abdul Kabir AB serta Achmad Gazali, kemudian tersangka Bahrul Fahmi dan Burhanuddin membicarakan masalah transaksi jual beli tanah SHM No.630 dengan Abdul Kabir AB, mengenai masalah harga dan cara pembayarannya disepakati harga tanah Rp. 300 juta dengan cara pembayaran sebagian dengan uang cash (tunai) dan sebagian dengan mobil.

kemudian Abdul Kabir menyerahkan uang dalam amplop, sebesar Rp. 150 juta dan sebuah mobil jenis Toyota Kijang, tahun 2002 warna silver metalik, BPKB dan kuncinya kepada tersangka Bahrul Fahmi, sedangkan saksi Ahmad Gazali selaku pemegang hak sesuai SHM 630 tersebut hanya bertindak sebagai penjual formalitas karena hanya menandatangani kwitansi dan surat pernyataan jual beli saja, sedangkan uang pembayaran dan mobil diterima oleh Bahrul Fahmi.(sut/ysh/kjs/bhc/opn)


 
Berita Terkait Kasus Tanah
 
Putusan Kasasi MA Inkracht, Obyek dapat di Eksekusi, Walau Ada Permohonan PK
 
Kompleksitas Hukum Kepemilikan Tanah di Kecamatan Medan Satria
 
Kata Pakar Hukum Agraria, Non Eksekutabel Sebelum Ingkrah
 
PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan
 
Kuasa Hukum: Iwan Chandra Pemilik Resmi Surat Tanah 771 Persil 109 di Roa Malaka Tambora !
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Akademikus kritik narasi optimisme pemerintah: Jauh dari realitas, minim empati
Untitled Document

  Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]