Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pemilu    
 
Banten
Tim Pemenangan Wahidin-Andika Desak KPK Segera Ungkap Kasus Cagub Banten
2016-12-02 16:46:31

Juru bicara pasangan WH-Andika, Jazuli Abdillah.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menghindari polemik atas pernyataan Ketua KPK beberapa hari lalu terkait kasus korupsi yang melibatkan salah satu calon Gubernur Banten, tim pemenangan pasangan Wahidin Halim (WH) - Andika Hazrumy mendesak lembaga anti rasuah itu segera mengungkap kasus tersebut.

Juru bicara pasangan WH-Andika, Jazuli Abdillah menegaskan demi menyelamatkan penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan berkualitas, harusnya KPK membongkar kasus korupsi tersebut saat ini, tanpa perlu menunggu pagelaran Pilkada selesai.

"Harus diungkap saat ini, demi penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas. Jangan sampai masyarakat Banten seperti membeli kucing dalam karung, mereka tidak tau jika ada calon Gubernurnya yang terlibat korupsi," ujar Jazuli, Jum'at (2/12).

Lebih lanjut, Jazuli menanggapi pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo tentang kasus korupsi yang menimpa salah satu Cagub Banten, lantaran fakta dan informasinya sudah beredar sejak lama di masyarakat.

"Karena arahnya memang jelas bukan kepada pasangan kami. Intinya, kami menginginkan agar pernyataan KPK tersebut jangan sekedar jadi polemik saja," sambungnya.

Senada dengan hal itu, Sukatma, kuasa hukum Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan membeberkan, jika pernyataan Ketua KPK terkait cagub Banten yang terlibat korupsi itu merupakan hasil pengungkapan atas kesaksian serta bukti-bukti aliran dana TPPU dari kliennya terhadap salah satu cagub Banten tersebut.

"Aliran dana itu ternyata tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali. Jumlahnya bukan hanya Rp1,2 miliar tetapi mencapai belasan miliar setelah semua bukti dikumpulkan," ungkapnya.

Sukatma juga menambahkan, persoalan aliran dana ke seseorang itu pernah terungkap di persidangan kasus TCW oleh bendaharanya, Yayah Rodiah. Bahkan dana itu sempat diantarkan langsung oleh salah seorang pejabat di Pemprov Banten.

"Nanti, semuanya akan terbuka ketika kasus TPPU klien kami TCW mulai disidangkan. KPK juga pasti mengungkap apa yang sudah disampaikan Ketua KPK kemarin," terangnya.(bh/as)


 
Berita Terkait Banten
 
• Pengusaha Haji Bima Mendapat Penghargaan Wajib Pajak Patuh dari Pemda Pandeglang
 
• Gubernur Banten Pastikan Warga Berobat Gratis Hanya dengan e-KTP
 
• Rano Karno Hadiri Serahterima Jabatan Gubernur Banten
 
• Kuasa Hukum WH Kembali Datangi KPK Tanyakan Calon Gubernur Banten yang Terduga Korupsi
 
• Jangkar Minta KPK Umumkan Nama Cagub Banten Terlibat Korupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]