Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
Pemilu 2014
Tim 3 Konfirmasi Laporan Korupsi Jokowi ke KPK
Wednesday 11 Jun 2014 17:58:52

Ilustrasi. Gedung KPK Jakarta.(Foto: BH/bar)
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Tim 3 (tim selamatkan Solo, selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia) bakal mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (10/6).

Kedatangan mereka untuk menanyakan ke KPK mengenai laporan yang pernah disampaikan terkait dugaan korupsi yang dilakukan Wali Kota Solo yang sekarang menjadi calon presiden, Joko Widodo, dan jajarannya.

"Kami akan menanyakan laporan dugaan korupsi dana BPMKS yang dilaporkan pada tahun 2012. Kami akan menanyakan kasus tersebut, hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya," kata kuasa hukum Tim 3 Kalono saat dikonfirmasi.

Sebelumnya pada Kamis 30 Agustus mereka datang ke KPK untuk melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Joko Widodo. Mereka mengaku memberikan berkas yang berkaitan dengan dugaan tersebut.

"Kami akan menyerahkan berkas dugaan korupsi oleh Wali Kota Solo, baik secara langsung maupun tidak langsung, beserta jajarannya," kata Ketua Tim Ali Usman di kantor KPK, Jakarta.

Ali Usman menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan petinggi Solo adalah pada anggaran Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan/Sekolah Negeri dan Swasta (BPMKS) tahun 2010.

Pembiayaan tersebut semula dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp35 miliar, dimana sebagian dananya Rp23 miliar diperuntukkan BPMKS untuk sejumlah 110 ribu siswa.

Pada tahun 2011 data siswa penerima BPMKS dari APBD-P tahun 2010 setelah dilakukan verifikasi hanya tercatat untuk 65 ribu siswa dengan anggaran Rp10 miliar.(rok/inilah/bhc/sya)


 
Berita Terkait Pemilu 2014
 
• Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019
 
• 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi
 
• Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan!
 
• NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20%
 
• Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]