Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Komisi II DPR
Tiga Nama Calon DKPP Diumumkan Komisi II DPR
Monday 04 Jun 2012 13:17:11

Logo DPR RI (Foto: Ist)
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi II DPR umumkan 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiga nama tersebut adalah, Jimmly Assidiqie, Saud Hamonangan Sirait dan Nurhidayat Sardini.

"Ketiga nama tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat usulan dari fraksi-fraksi DPR,"kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa,saat Raker dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6).

Sebelumnya,dalam rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum juga mengusulkan Ida Budhiarti sebagai calon anggota DKPP, dan begitupula Bawaslu mengusulkan Nelson Simandjuntak sebagai calon anggota DKPP.

Namun demikian, salah satu unsur perwakilan dari pemerintah, melalui Dirjen Kesbangpol Tanribali Lamo mewakili Mendagri yang berhalangan hadir,belum bisa mengumumkan 2 (dua) nama calon anggota DKPP, menurutnya pihaknya telah mengirimkan 4 (empat) nama yang diusulkan ke Presiden dan sampai saat ini masih menunggu keputusan. Seperti yang di rillis dpr.go.id.

Selanjutnya nama-nama calon anggota tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna, Selasa (5/6) besok untuk disahkan.

Sebelumnya, pada rapat terdahulu telah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah mengenai 7 (tujuh) nama calon terdiri dari 3 (tiga) nama tokoh masyarakat diusulkan oleh DPR,2 (dua) nama tokoh masyarakat mewakili unsur pemerintah, dan 1 (nama) calon perwakilan dari KPU dan Bawaslu.(dpr/nt/sya)


 
Berita Terkait Komisi II DPR
 
• Komisi II Minta Menteri PAN-RB Jelaskan Secara Transparan Rencana Penghapusan Honorer
 
• Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
 
• Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP dalam Impor Senjata Polri
 
• DPR Tolak Kerjasama KPU dengan Lemsaneg
 
• Komisi II DPR Minta Dirjen Dukcapil dan KPU Sinkronkan Data Penduduk
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Beredarnya Video AI Prof Djokosoetono, Bantahan Mintarsih Ungkap Fakta Sebenarnya
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta
• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]