JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR-RI Tifatul Sembiring mempertanyakan perlakuan ketidakadilan Bank-Bank dibawah naungan BUMN kepada kalangan masyarakat bawah. Menurutnya banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk usaha dan sebagainya dari Bank, namun para pelaku perbankan memberikan syarat pinjaman dengan ketentuan sangat umum.
"Itu pertanyaan inti saya adalah masalah keadilan, ukuran standarnya bagaimana mengukur orang yang diberi pinjaman standarnya bagaimana, sama atau beda," kritis Tifatul dalam RDP Komisi VI DPR dengan Deputi bidang usaha Jasa Keuangan, Jasa Survai dan konsultan BUMN dan Dirut PT Bank Mandiri, PT. BNI, PT. BRI, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, (1/3).
Dalam komentarnya, Tifatul yang merupakan Anggota Dewan dari dapil Sumatera Utara I ini, seakan menunjukkan keraguannya pada pelaku perbankan di bawah naungan BUMN untuk berpihak pada masyarakat kalangan menengah ke bawah.
Politisi dari Farksi Partai Keadilan Sejahtera ini mengharapkan, agar Bank-Bank BUMN dapat bijaksana menghadapi masyarakat kelas bawah, karena menurutnya ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan nasional.
"Untuk Bank BRI yang memiliki cabang banyak sampai ke daerah-daerah terpencil dan desa-desa harus bisa melayani rakyat dengan baik," tegasnya.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berargumen, meskipun pelaku usaha perbankan memiliki orientasi bisnis to bisnis namun aspek keberpihakan pada masyarakat berpenghasilan rendah harus diutamakan.
"Karena masyarakat ini di samping dia tidak punya modal, mereka juga tidak banyak paham tentang sistem perbankan oleh sebab itu harus mengutamakan masyarakat bawah," pinta Tifatul kepada Dirut Bank BUMN.(eko/dpr/bh/sya) |
