JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI, Saleh Husein merespons positif adanya dana saksi partai politik yang dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal tersebut menurutnya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2014 mendatang.
“Kami melihat tujuannya untuk meminimalisir tingkat kecurangan, daripada suara rakyat ini dijalan dibelokkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu,, maka saya menyambut baik wacana yang berkembang bahwa negara akan membiayai para saksi dalam pemilu melalui APBN,”ungkap Politisi dari Fraksi Hanura ini.
Sementara itu, ada beberapa pihak yang melakukan penolakan terhadap wacana tersebut dengan alasan di tengah kondisi bangsa yang sedang terkena musibah di berbagai kota dan desa. Dengan demikian rencana penggunaan APBN untuk saksi dalam Pemilu itu dinilai tidak memenuhi rasa solidaritas dan keadilan untuk masyarakat yang terkena musibah.
“Penolakan itu sah-sah saja. Itu hak mereka. Namun yang harus diingat, dengan penggunaan sebagian APBN untuk pembayaran saksi, bukan berarti negara mengabaikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah di beberapa wilayah di Indonesia. Ada dana-dana lain yang memang dikhususkan dan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana,”paparnya.
Meski demikian anggota dari Dapil Nusa Tenggara Timur II ini mengaku, jikapun kelak wacana pembiayaan saksi melalui APBN itu tidak jadi dilaksanakan, maka dirinya tidak mempermasalahkannya. Karena menurutnya, setiap partai pasti sudah memiliki dana yang diperuntukkan membayar para saksinya masing-masing.
“Intinya bagi fraksi kami, ada atau tidak ada dana saksi dari APBN itu tidak jadi masalah. Disini yang terpenting adalah bagaimana kami mempersiapkan diri agar rakyat kembali mempercayai kami untuk menjadi wakilnya di legislatif,”aku Saleh Husein.(ayu/dpr/bhc/rby) |
