ACEH, Berita HUKUM - Ratusan tenaga honorer di lingkungan Dinas Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, berunjuk rasa ke kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan DPRK setempat, Senin (24/2).
Tenaga honorer yang terdiri dari tenaga guru dan tenaga kesehatan, menuding pemerintah ada permainan dalam proses penjaringan serta pelulusan tenaga Kategori 2 yang baru saja diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan).
Dalam orasinya, mereka menuntut kepada pemerintah untuk mengevaluasi kembali proses penjaringan Kategori 2 tahun ini. "Kami menuntut keadilan, kami butuh keadilan!," kata massa dalam orasinya.
Amatan BeritaHUKUM.com di lapangan, ratusan pendemo sebelumnya menggelar aksi di kantor BKD selanjutnya menuju gedung DPRK setempat. Aksi tersebut berlangsung aman dan tertib.
Berdasarkan data yang diperoleh BeritaHUKUM.com, jumlah tenaga K-2 yang diluluskan oleh MenPan sebanyak 808 orang. Para honorer yang tidak lulus itu juga mengakui diantara mereka ada yang telah mengabdi sejak tahun 2004, 2005 lalu namun tidak diluluskan.
"Padahal kami sudah mengabdi sejak di bawah tahun 2005, juga telah mengikuti tes K-2. Namun mengapa tidak diluluskan, kami menilai ini ada permainan," sebut Jafaruddin, salah seorang guru asal Kecamatan Sawang ini kecewa.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara, Amiruddin B berjanji akan memanggil dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, jika memang dinas terkait ada melakukan permainan sebagaimana yang disampaikan para pendemo, maka pihaknya akan menyerahkan kasus ini ke pihak yang berwajib untuk memprosesnya.
"Dalam hal ini kami memang sudah pernah membahasnya dengan Gubernur, juga MenPan. Namun sepertinya ngambang," demikian pungkas Amiruddin.
Setelah mendapat keterangan dari DPRK, ratusan pendemo akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 15:00 WIB.(bhc/sul)
|
