JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak ada partai politik yang bersih di Indonesia. Sebaiknya semua partai politik tidak menunjukkan kesan resistensi dalam memerangi koruptor. Hal tersebut demi memperbaiki citra parpol yang anjlok saat ini
"Semua kegiatan korupsi pasti melibatkan oknum yang ada di tiap partai, kegiatan berjamaah dan lintas partai. Tidak ada partai yang bersih. Mari sama-sama bersihkan semua kader yang bermasalah," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (25/2).
Dirinya mengakui banyaknya pemberitaan mengenai kader Partai Demokrat yang terlibat kasus hukum, telah membuat elektabilitas partainya merosot tajam. "Kami dapat kritikan sangat keras, tapi harus ambil hikmah positif dan tidak resisten. Apa yang dilihat masyarakat, itu pastinya kalau ada oknum tertentu menjadi pemberitaan yang menarik dan bisa dijual,” ujarnya.
Didi menyayangkan pemberitaan di media masa yang lebih menyoroti kader yang terlibat kasus hukum, sementara keberhasilan di bidang ekonomi tampaknya tidak terangkat. Pasalnya, sejak dipimpin Presiden SBY, ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan. "Dari sisi hukum, kami sepenuh menyerahkan ke ranah hukum dan kami berusaha memperbaiki diri dengan menonaktifkan kader yang terlibat masalah hukum," imbuh Didi.
Partai Berani
Namun, Didi berani menjamin bahwa saat ini hanya Partai Demokrat yang berani menonaktifkan kadernya yang bermasalah dengan hukum, walau masih berstatus masih tersangka. "Sikap seperti ini tidak dimiliki partai lain. Kalau kami melihat partai politik lainnya, justru cenderung lebih menunjukkan sifat resistensi," kata dia.
Demokrat juga mengajak partai-partai lainnya untuk membasmi koruptor terutama dengan perbaikan sistem atas kasus mafia anggaran di DPR. Dengan begitu, semua partai tidak menunjukkan kesan resistensi dalam memerangi koruptor demi memperbaiki citra parpol yang anjlok saat ini
"Semua kegiatan korup pasti melibatkan oknum yang ada di tiap partai, kegiatan berjamaah dan lintas partai, tidak ada partai yang bersih. Mari sama-sama bersihkan semua kader yang bermasalah," tandas dia.
Dalam kesempatan ini, pengurus DPP Demokrat ini berkukuh menutup rapat nama pengganti Jafar Hafsah sebagai Ketua Fraksi PD DPR. Tapi dipastikan bahwa pergantian itu dilakukan demi kebaikan, sehingga publik tidak perlu mempermasalahkannya. "Pergeseran dan perpindahan komisi serta pergantian ketua fraksi, hal biasa untuk hasil lebih maksimal," tegasnya.
Menurut Didi, penilaian dan keputusan untuk melakukan perombakan yang terjadi di internal PD merupakan kewenangan dari dewan pembina partai. Dirinya pun tidak mengetahui siapa pengganti Jafar. Begitu pula ketika disinggung nama putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono. "Siapa saja yang mampu, pasti kami percayakan saja. Saya tidak mau sebut,” selorohnya.(gnc/spr)
|
