Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Amien Rais
Terkait Reklamasi, Amien Rais ingatkan Luhut: Jangan Mentang-Mentang Berkuasa
2016-09-15 09:37:09

Ilustrasi. Ketua Dewan Penasehat Partai Amanat Nasional (PAN), Prof. Dr. H. Amien Rais.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua MPR, Amien Rais mengingatkan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, terkait kebijakannya yang akan melanjutkan program reklamasi Teluk Jakarta. Kritik ini disampaikannya kepada wartawan usai melakukan Konferensi Pers Muzakarah Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (14/9).

Amien menilai Menteri Luhut telah menggasak semua kebijakan yang dibuat menko kemaritiman sebelumnya, Rizal Ramli. Setelah Rizal Ramli hengkang, semua kebijakan yang pernah ada terkait reklamasi itu langsung dihapuskan.

"Jangan mentang-mentang berkuasa, reklamasi yang jelas-jelas merusak masyarakat nelayan, lingkungan dan ekologi hancur, sudah disetop. Begitu Rizal Ramli pergi, langsung dihidupkan lagi," kata dia, Rabu (14/9).

Menurut Amien, cara Menteri Luhut ini merupakan sebuah tontonan arogansi kekuasaan. Jangan lupa, kata dia, orang atau rezim berkuasa itu hanya sementara. Ia menegaskan tidak ada orang yang berkuasa sepanjang masa. "Jadi bagi yang sekarang berkuasa kita ingatkan jangan sok angkuh dan sombong," ujarnya.

Menko Maritim Luhut Pandjaitan menyebut reklamasi pantai utara Jakarta akan dilanjutkan demi kepentingan nasional dan DKI Jakarta. Mantan Ketua MPR Amien Rais sangat menyayangkan hal ini.

"Nah saya pikir maaf, ini menurut saya Pak Luhut Panjaitan sudah jadi shadow Presiden, sehingga bayangkan begitu Rizal Ramli dihentikan langsung semua dibatalkan. Saya kira ini suatu ugal-ugalan dalam politik kita nggak ada lagi aturan, nggak ada lagi norma hukum semua bisa ditabrak, semua bisa ditinggalkan begitu saja, jadi saya kira ini gejala-gejala awal dari sebuah keruntuhan," tegas Amien Rais.

Ketua Dewan Kehormatan PAN ini kemudian mengkritik kebijakan Jokowi yang melancarkan proyek reklamasi yang menurutnya menghancurkan lingkungan dan mata pencaharian nelayan.

"Saya kira yang diatas tidak mengizinkan itu, dengarkan ini ya, sebuah rezim yang sudah mulai menekan anak orang kecil, dhuafa, membela yang besar, itu tinggal tunggu kehancurannya, jadi saya bukan doakan saya mengingatkan, tolong," kata Amien.

Kritik Amien tersebut terkait kebijakan reklamasi yang akhirnya mendapatkan lampu hijau oleh Luhut. Padahal kebijakan menko sebelumnya tegas menghentikan proyek reklamasi tersebut, karena dianggap tidak memenuhi kritera studi lingkungan dan merugikan nelayan di Teluk Jakarta.(amri/ai/republika.co.id/detik/bh/sya)


 
Berita Terkait Amien Rais
 
• Amien Rais Minta Menko Marves Luhut Segera Mundur
 
• Prabowo Jadi Menhan, Amien Rais Menahan Diri untuk Kritik Kabinet Jokowi
 
• Amien Rais: Seorang Muslim Tidak Boleh Berpikir Kalah di Dunia, Menang di Akhirat
 
• Prof Amien Rais 'Yatim' Secara Politik?
 
• Amien Rais Bersyukur Tabligh Akbar Alumni 212 di Solo Dihadiri Puluhan Ribu Massa
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]