Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Peradilan    
 
PKPU
Terkait Putusan PKPU, Dimas A Pamungkas: Radnet Ingin Damai
2019-09-25 14:56:41

Dimas A Pamungkas diapit Hakim Pengawas John Tony Hutahuruk dan Ferisal Taufik Rosadi.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat memutuskan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) terhadap PT Rahajasa Media Internet (Radnet). Berdasarkan putusan nomor: 179/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 September 2019 lalu.

Penundaan PKPU tersebut diajukan oleh Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Pemohon. Sementara PT Rahajasa Media Internet (Radnet) selaku Termohon PKPU.

Bahwa dalam amar putusannya, Pengadilan Niaga telah menunjuk Hakim Pengawas John Tony Hutahuruk, serta Dimas A Pamungkas dan Ferisal Taufik Rosadi selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Radnet.

Menurut Dimas A. Pamungkas selaku salah satu Tim Pengurus menyatakan bahwa PKPU Radnet akan diupayakan maksimal guna tercapainya perdamaian terhadap seluruh kreditor.

"Saya sangat berharap kepada Radnet untuk dapat memberikan proposal perdamaian yang terbaik," ucap Dimas, usai sidang Rapat Kreditor di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/9).

Terkait putusan PKPU terhadap Radnet ini, Dimas menyatakan bahwa pemerintah yang belum membayar proyek BP3TI (saat ini bernama Bakti) yang telah dikerjakan oleh Radnet.

"Radnet gagal melakukan pemenuhan kewajiban kepada PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten dan kreditor lainnya, disebabkan belum dibayarnya proyek pemerintah dalam hal ini BP3TI (saat ini bernama Bakti) yang mana proyeknya telah dikerjakan oleh radnet," ujar Dimas.

Selain itu Dimas juga mengungkapkan dalam Putusan Bani yang salah satu amarnya menyatakan bahwa BP3TI harus membayarkan kepada Radnet, namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan status pembayaran, walaupun sudah ada putusan tersebut.

Seperti yang diketahui, Radnet merupakan salah satu pelopor internet dan komunikasi yang cukup besar di indonesia.(bh/ams)


 
Berita Terkait PKPU
 
Majelis Hakim Niaga PN Surabaya Kabulkan PKPU Sementara PT Magnesium Gosari International
 
Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus
 
Terkait Putusan PKPU, Dimas A Pamungkas: Radnet Ingin Damai
 
Ketua DPR Persilakan Hak Angket PKPU Digulirkan
 
PKPU Bekerjasama dengan FJO Gelar Walk ForLife Zumba Party
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Sanksi Paling Signifikan', ASEAN Resmi Gelar KTT Tanpa Perwakilan Myanmar
Ini Saran dari Pengamat Terkait Disparitas Kinerja Jaksa di Pusat dan Daerah
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Tanggapi LBH, Pemprov DKI Pastikan Reklamasi Sudah Dihentikan
Ketika Warga Jakarta Menikmati Kebahagiaan Bersepeda
Wujudkan Efektifitas Persuratan Berbasis Digital, Pemkab Bogor Lakukan Uji Coba Aplikasi SRIKANDI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bukhori Yusuf Kritisi Peningkatan Utang di Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Kapolda Metro Sebut Pengguna Ganja di Jakarta Masih Tinggi
Demokrat Minta Presiden Jelaskan Alasan APBN Boleh Digunakan untuk Proyek Kereta Cepat
Kemenag: Antisipasi Kasus Baru Covid, Libur Maulid Nabi Digeser 20 Oktober
Khawatir Presiden Terpilih Bukan Orang Indonesia Asli, Guru Honorer SMK Uji UU Pemilu
Kartunis Swedia yang Menggambar Nabi Muhammad Tewas Kecelakaan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]